NKRIPOST.COM

Berita Seputar NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Diduga Korupsi Dana Desa Kades Riam Danau Kanan Dilaporkan LSM GASAK

BAGIKAN :

NKRIPOST.COM Ketapang (Kalbar -Terkait Pengaduan dan Laporan Masyarakat dan Anggota BPD ,LSM GASAK (Gerakan Anti Suap dan Anti Korupsi)Kabupaten Ketapang Rabu 4/9/2019 mendatangi Kejaksaan Negeri Ketapang.

Kedatangan LSM GASAK dalam rangka melaporkan Dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

Laporan yang disampaikan LSM.GASAK ke Kejaksaan dengan nomor Surat 027//LSM GASAK/L/IX/2019 adalah tindak lanjut dari pengaduan masyarakat dan anggota BPD Pada hari Selasa 3/9/2019 dengan menyerahkan laporan pengaduan dan data data dikantor LSM GASAK.

Berdasarkan data data yang diterima bahwa Kepala Desa Riam Danau Kanan Diduga kuat melakukan tindak pidana Korupsi pada Tahun 2017,Tahun 2018 dan 2019

Dalam Laporannya,LSM GASAK Memaparkan beberapa dugaan penyelewengan Dana Desa termasuk tidak Memberikan tunjangan Insentif Kepada 2 orang Anggota BPD dan dugaan Tumpang Tindih CSR PT.Falcon dan Dana Desa Pada tahun anggaran 2017

selain itu berdasarkan pengakuan Masyarakat Desa Riam Danau Kanan bahwa Kepala Desa sejauh ini tidak pernah transparan dalam melakukan pembangunan karena tidak pernah memasang Plang pekerjaan/Papan Proyek dan Plang APBdes.

Loading...

Sekjen LSM GASAK Drs.Hikmat Siregar setelah dikonfirmasi oleh nkripost.com usai menyerahkan Laporan diKejari Kabupaten Ketapang mengatakan ada beberapa item yang dilaporkan dan apabila dugaan ini terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan makan uang Rakyat sudah seharusnya ditindak tegas.

sambungnya,Kepala Desa harus menggunakan ADD(APBD) dan Dana Desa (APBN) dengan benar harus sesuai dengan Aturan dan Undang Undang karena semua sudah diatur tinggal dijalankan

Kami dar LSM GASAK selaku social control yang berkonsentrasi dalam penanganan tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme meminta Kepada Kejari Ketapang untuk melakukan penyelidikan hingga ketingkat penyidikan demi tegaknya supremasi Hukum dan terciptanya stabilitas penyelenggara pemerintah dan proses pelaksanaan pembangunan baik ditingkat daerah maupun ditingkat Desa sesuai dengan Undang Undang No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,tutup Siregar(***)

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami