Kategori
EDITORIAL

Dialog Publik Omnibus Law, Narasumber: Positif untuk Investasi, Negatif Bagi Konstitusi?

BAGIKAN :
Forum Komunikasi Alternatif Pemuda Sulsel menggelar Dialog Publik RUU Omnibus Law; Apakah Wajib Ditolak? berlangsung di Kopi Zone, Jl. Boulevard Makassar, Selasa (17/3/2020).

MAKASSAR, NKRIPOST.COM – Puluhan mahasiswa, pemuda dan aktivis meramaikan Dialog Publik dengan tema “RUU Omnibus Law: Apakah Wajib Ditolak?”.

Dialog ini diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Alternatif Pemuda (Formal) Sulsel di Kopi Zone, Jl. Boulevard Panakkukang, Makassar, Selasa (17/3/3/2020).

Turut hadir selaku narasumber, Firdaus Deppu (KADIN Sulsel), Andi Cipu Mattingara (PBHI Sulsel), Bachtiar Maddatuang (Ketua STIE Amkop), Andi Ival Anwar (KNPI Sulsel) dan Assosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulsel.

Pada kesempatan itu, Firdaus Deppu mengawali pembicaraannya dengan memandang RUU Omnibus Law masih memiliki nilai positif pengembangan ekonomi, khususnya di bidang usaha dan investasi.

Menurutnya, UU Cipta Lapangan Kerja memudahkan investasi yang relevan dengan bonus demografi. Sebab, ekonomi maju tidak bisa lepas dari investasi.

“Saat ini terdapat 800 ton investasi di tahun 2020. Dengan begitu hadirnya regulasi ini mampu mempermudah investor dalam memajukan perekonomian. Saya masih yakin, dan berpikir jauh dan belum mengambil kesimpulan kalau omnibus law merugikan masyarakat. Tapi intinya pasti ada nilai positifnya,” kata Firdaus Deppu.

Bukan hanya itu, rencana pemerintah memberlakukan UU Omnibus Law untuk menyederhanakan regulasi yang dianggap tumpang tindih.

“Karena banyaknya aturan tumpang tindih, sehingga perlu perampingan atau penyederhanaan,” ucapnya.

Hal serupa disampaikan Dr. Bachtiar Maddatuang, Ketua STIE AMKOP Makassar dalam memandang UU Omnibus Law mampu menciptakan kualitas investasi dan kedaulatan ekonomi.

“Omnibus Law adalah penyederhanaan dan berorientasi pada percepatan pembanguan ekonomi. Undang-undang dibuat untuk kepentingan rakyat, namun jika ditolak pasti tidak berpihak kepada rakyat,” jelasnya.

Sementara, Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi-Maluku mengapresiasi Omnibus law. Menurutnya UU ini memiliki konsep yang bagus untuk memberikan edukasi dalam menyederhanakan undang-undang.

“Kalau masalah pembangunan ekonomi saya sepakat kalau negara mengembangkan dan menjaga investasi. Seharusnya yang kita kritisi itu pelaksanaan omnibus law, kalau urusan undang-undang kan itu masalah regulasi,” katanya.

Ketiga narasumber yang fokus pada pengembangan ekonomi rakyat menilai UU Omnibus Law tetap memiliki sisi negatif dan positif, apalagi dari investasi.

Sedangkan, Andi Ivan Anwar, Wakil Ketua Bidang Hukum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulsel menolak keras jika pemerintah memberlakukan UU Omnibus Law.

Menurutnya, terdapat 74 UU yang akan menjadi polemik bagi masyarakat ketika regulasi itu diberlakukan dan menyebabkan degradasi hukum.

“Kalau penerapan investasi bisa berjalan, namun kalau sasarannya masalah undang-undang maka pasti terjadi degradasi hukum,” kata Andi Ival Anwar, Wakil Ketua Bidang Hukum KNPI Sulsel.

“Secara hukum, bisa kita tolak pasal-pasal yang terdapat dalam RUU Omnibus Law, karena konsepnya dari luar negeri yaitu Amerika Serikat,” tambahnya.

Bahkan keliru juga ketika sasaran pada penyederhanaan undang-undang. Secara tegas, KNPI meminta DPR harus dikaji kembali draf RUU Omnibus Law itu.

“Kami dari perwakilan KNPI Sulsel di bawah komando Arham Basmin menolak keras UU Omnibus Law,” tegasnya.

Andi Cibu Mattingara Kadiv Hukum Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sulsel menilai bahwa pemerintah terlalu terburu-buru menggodok UU Omnibus Law. Bahkan beberapa regulasi yang tertera bertentangan dengan kontitusi negara dan hak asasi manusia.

“Setiap kebijakan harus sesuai konstitusi,  bisa jadi ada kemungkinan pecahnya kontrol demokrasi jika aturan UU ini diberlakukan. Karena saya menilai ada dominasi oligarki,” tegasnya.

Namun perwakilan anggota DPRD Sulsel, yang diundang selaku narasumber tak terlihat di lokasi dialog.

“Seharusnya ada anggota dewan di lokasi ini agar menjelaskan RUU Omnibus  Law,” kata salah satu aktivis HMI Cabang Gowa, Muhammad Syahrun.

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *