Diduga PKH Tidak Tepat Sasaran. Apakah Mungkin Pendamping PKH Dijatuhi Hukuman Pidana?

Diduga PKH Tidak Tepat Sasaran. Apakah Mungkin Pendamping PKH Dijatuhi Hukuman Pidana?

NKRIPOST, JAKARTA – Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Namun Program yang memiliki tujuan mulia ini tentu di butuhkan pengawasan yang ekstra ketat agar tepat pada sasarannya.

Memastikan agar program pemerintah tepat pada sasaran merupakan tanggung jawab kita bersama karena peran serta masyarakat dalam mengawasi semua kebijakan pemerintah adalah perintah undang – Undang diantaranya UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi Pasal 41 tentang Peran Serta Masyarakat.

Baru – baru ini di Kabupaten Solok Sumatera Barat, kepada Redaksi NKRIPOST sejumlah masyarakat penerima manfaat yang tidak ingin di sebutkan namanya mengeluhkan dugaan pengurangan dana bantuan PKH oleh seorang pendamping sosial yang bertanggung jawab di area tersebut serta proses dan mekanisme pembagian PKH yang diduga jauh dari Harapan Masyarakat serta diduga tidak tepat sasaran.

Loading...

Hal ini menjadi pertanyaan masyarakat, Apa Sanksi Bagi Pendamping Maupun Peserta yang Menyalahgunakan Dana Bantuan PKH?

Juga dilansir dari Kompasiana, Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa Lengkong Jaya, Kecamatan Karang Pawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat melaporkan dugaan pengurangan dana bantuan PKH oleh seorang pendamping sosial yang bertanggung jawab di area tersebut. Pelaku menggunakan modus mengumpulkan ATM milik KPM, kemudian mencairkan dana bantuan sendiri, lalu memotong dana tersebut sebelum dibagikan kepada peserta yang bersangkutan.

Apakah mungkin pendamping PKH dapat dijatuhi hukuman pidana?

Sanksi Bagi Pendamping Sosial PKH

Sebagai pihak yang tahu betul informasi tentang pencairan dana bantuan sosial PKH sebelum diberikan kepada peserta, tidak bisa dipungkiri bahwa ada saja pendamping sosial PKH yang tergoda untuk memanipulasi data atau mengurangi jumlah dana bantuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebelum melakukan hal tersebut, seharusnya para pendamping masih ingat tentang 6 larangan yang harus dipatuhi, yaitu :

  • Berperilaku tercela/tidak terpuji yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat mencemarkan nama baik Kementerian Sosial.
  • Menggunakan data dan/atau informasi PKH yang dimiliki untuk hal-hal di luar PKH untuk hal-hal di luar PKH.
  • Terlibat dalam aktivitas politik.
  • Melakukan penggelapan atau menyalahgunakan, mengurangi, atau menyimpan dana bantuan PKH.
  • Melakukan manipulasi atau pemalsuan data.
  • Bersikap diskriminasi dalam menjalankan tugas.

Jika pendamping terbukti tidak mematuhi aturan tersebut, Kemensos secara tegas akan melakukan pemecatan. Selain 6 poin di atas, ada beberapa kasus yang menyebabkan seorang pendamping diberhentikan dari tugasnya, contohnya mempunyai pekerjaan lain di luar urusan PKH atau tidak disiplin dalam bekerja.

Sanksi Bagi Peserta PKH

Dalam sebuah pertemuan antara Mantan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa (Sekarang -Gub. Jawa Timur) dengan peserta PKH di Kalimantan Utara. Ibu Khofifah bertanya langsung kepada peserta, ” Ibu-ibu, adakah yang ketika menerima dana bantuan, uangnya diminta suami untuk membeli rokok?”. Untungnya, para peserta menjawab “Tidak Ada”. Pertanyaan yang diajukan ibu Mensos kepada peserta PKH tersebut merupakan salah satu contoh dari penyalahgunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan komitmen peserta PKH.

Setiap peserta PKH mempunyai kewajiban dan komitmen yang harus dilakukan, sebagai contoh seorang ibu hamil yang terpilih sebagai peserta, diwajibkan untuk memggunakan dana bantuannya untuk memeriksakan kandungannya dan memenuhi kebutuhan gizi si janin dan sang ibu hamil sendiri. Komitmen inilah yang harus dipatuhi oleh peserta penerima bantuan PKH, jangan sampai melanggarnya.

Nah, apakah sanksi jika peserta PKH tidak memenuhi komitmennya?

  • Pengurangan bantuan sebesar 10% pada setiap bulannya.
  • Peserta tidak akan mendapatkan bantuan, jika tidak memenuhi komitmen selama 3 bulan berturut-turut.
  • Peserta tidak akan mendapatkan bantuan dan dikeluarkan dari peserta PKH jika tidak memenuhi komitmen selama 6 bulan berturut-turut.

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta bisa segera diketahui melalui bantuan para pendamping PKH yang rutin melaporkan kegiatan setiap peserta. Laporan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah seorang peserta perlu mendapatkan sanksi atau tidak.

Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan PKH

Kasus-kasus penyelewengan dana bantuan sosial PKH yang dilakukan oleh pendamping maupun peserta sebenarnya bisa dicegah dengan adanya pemantauan dan evaluasi yang bersifat berkala. Hal tersebut bisa digunakan sebagai peringatan dini jika terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan PKH yang berlaku.

Kemensos melakukan kegiatan pemantauan untuk memastikan kegiatan PKH sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Sedangkan dalam kegiatan evaluasi, Kemensos mengidentifikasi dan menganalisa tingkat pencapaian yang telah disusun dalam rencana tahunan. Jika memang ada sesuatu yang janggal, perlu ada investigasi lebih detail lagi untuk membuktikan apakah peserta atau pendamping telah melakukan sebuah pelanggaran.

Kegiatan monitoring sebenarnya juga bisa dilakukan oleh masyarakat di sekitar area kegiatan PKH. Ada kemungkinan para warga sekitar menjadi saksi pelanggaran yang dilakukan peserta dan pendamping PKH.

Saksi bisa langsung melaporkan hal tersebut dalam layanan pengaduan PKH Call Center dengan menghubungi telepon 1500299 atau email pengaduan melalui alamat pengaduan@pkh.kemsos.go.id. Diharapkan dengan adanya layanan ini, masyarakat bisa segera melaporkan pelanggaran yang berhubungan dengan PKH sehingga bisa segera ditindaklanjuti.(red)

EDITOR:

REDAKSI NKRIPOST – GUS KHOTTO

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading...
Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami