Di Duga Lakukan Pelanggaran, Hertin: Kami Surati DKPP Dan Bawaslu RI

NKRI POST, Kutai Barat – Menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten Kutai Barat (Kubar) Kalimantan Timur pada 9 Desember 2020 mendatang menjadi ajang mencari pemimpin yang berkualitas.

Pasalnya ada dua peserta yang berkompetisi di Kubar yakni pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Martinus Herman Kenton-Abdul Azizs (MAS) nomor urut 01 dari jalur perseorangan dan Fx Yapan-Edyanto Arkan (Yakan) petahana nomor urut 2 dari partai politik.

Masing-masing pasangan calon telah melaksanakan kampanyenya di 16 kecamatan dan 194 kampung se-Kubar.
Dalam kampanyenya, kedua paslon membuat strategi untuk merebut hati masyarakat melalui visi dan misinya.
Seiring waktu, masyarakat menemukan sejumlah pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh salah satu peserta pilkada.
Hal ini disampaikan Hertin Armansyah tokoh pemuda yang juga pemerhati Pemilukada berkualitas kepada media ini melalui sambungan telephone pribadinya pada hari Rabu (2/12/2020) sekira pukul 9.35 wita.

“Yang mau saya bicarakan terkait laporan kami masyarakat ini ke Bawaslu RI (Pusat) perihal : Tambahan atas laporan terdahulu sebagaimana surat nomor : 017/LP/PB/RI/00.00/X/2020 tanggal 19 November 2020 adanya dugaan pelanggaran pemilukada di Kutai Barat yang dilakukan oleh petahana selama berkampanye, dan kami harapkan diproses secara maksimal dan hasilnya pun bisa maksimal karena bukti-bukti pelanggaran itu juga kita lampirkan di dalam surat pengaduan tersebut sesuai pasal 71 ayat (3) Undang-undang nomor 10 tahun 2016,”jelas Hertin.

“Jika pengaduan itu diproses secara maksimal pihaknya berkeyakinan bahwa yang dilakukan petahana ini jelas itu pelanggaran dan itu telak bagi pelaku.
“Oleh karenanya, dugaan pelanggaran yang kita laporkan itu kita layangkan ke Bawaslu pusat agar segera ditangani, dan jika itu dikembalikan ke daerah (Bawaslu Kubar) kita rasanya kurang terima meski itu ada mekanismenya. Apa lagi kita juga ada bukti tanda terima laporan dari Bawaslu Kubar.
Jadi kita anggap Bawaslu Kubar ini lalai menerima laporan masyarakat dan tim Gerbang MAS (GM) 01″sambung Hertin.

Ketika ditanya wartawan NKRI Post terkait apakah sudah melayangkan surat pengaduan ke Bawaslu Kubar?
“Ke Bawaslu Kubar sudah, kemudian ke Bawaslu RI dan ke Bawaslu provinsi Kaltim semuanya ada dengan perihal yang sama namun kasusnya yang berbeda-beda,”ucapnya.
“Laporan tim GM ke Bawaslu Kubar sudah disampaikan oleh saudara Aditya Viggy Prasetiyo dan pak Mahing pun belum mendapat balasan dari Bawaslu Kubar entah hasilnya seperti apa,”sebut Hertin.

Loading...

Rupanya tak sampai disitu, Hertin, tokoh pemuda pemerhati pemilukada ini juga sangat menyayangkan kepada Bawaslu Kubar tidak merespon, kenapa laporan kami dan tim 01 tidak ditanggapi, sehingga kami mengambil Langkah-langkah hukum yaitu melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya.

“Sehingga kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan ini kami laporkan ke DKPP dan Bawaslu pusat agar penanganannya bisa maksimal, sebab jika persoalan ini di kembalikan dan ditangani Bawaslu Daerah (Kubar) tentu disana banyak pertimbangan-pertimbangan dan mungkin saja ada intervensi pihak tertentu,”tegasnya.

Meski demikian, bukan kami tidak percaya atau pesimis, ya paling tidak ada pendampingan dari DKPP dan Bawaslu Pusat jadi kami tidak dianggap lemah dan betul-betul hukum itu berjalan sesuai dengan prosedur dengan demikian bahwa hukum itu adalah panglima,”pungkas Hertin.

Loading...

Saat di konfirmasi media ini melalui Whatsapp miliknya, ketua Bawaslu Kubar menyebutkan: Hasilnya bisa diliat d papan pengumuman d depan Bawaslu Kubar pak sdh dipasang disana dan disampaikan k pelapor.tks,”tulis Ketua Bawaslu Kubar Risma Dewi.

NKRIPOST KALTIM – JOHANSYAH.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *