Desk Pilkada Malaka Cacat Formil Dan Diduga Sarat Kepentingan ; Bawaslu Diminta Tegakan Aturan

Nkripost, malaka– Desk Pilkada yang dibentuk Bupati Malaka dr. Stefanus Bria Seran, MPH pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka dengan Surat Keputusan Nomor 178/HK/2020 tertanggal 5 Agustus 2020 diduga sarat kepentingan.

Penyelenggaraan Pilkada Malaka Tahun 2020 diikuti dua pasangan calon yakni pasangan calon nomor urut 1 Dr. Simon Nahak, S.H.,M.H dan Louise Lucky Taolin, S.Sos dengan tagline SN-KT dan pasangan calon nomor urut 2 dr. Stefanus Bria Seran, MPH (Petahana) dan Wandelinus Taolin dengan tagline SBS-WT saat ini melakukan kampanye baik pertemuan terbatas, tatap muka dan pemasangan APK sesuai dengan zona yang ditentukan KPU Kabupaten Malaka.

Pelaksanaan kampanye pada Pilkada Tahun 2020 ini tidak seperti pelaksanaan kampanye pada Pilkada sebelumnya karena tahapan kampanye pada Pilkada Tahun 2020 di tengah situasi dan kondisi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sehingga penerapan protokol kesehatan mutlak untuk ditaati pasangan calon atau tim kampanye selama pelaksanaan kegiatan kampanye hingga 5 Desember 2020.

Ada yang aneh dan ajaib adalah keterlibatan Desk Pilkada dan petugas Covid-19 pada pelaksanaan Kampanye pasangan calon ada dugaan diskrimnatif dan sarat kepentingan.

“Selama proses kampanye berlangsung Desk Pilkada dan petugas covid-19 tidak berlaku adil sehingga patut diduga pembentukan Desk Pilkada dan Petugas Covid-19 sarat kepentingan”, Ujar Norbertus Kehi Bria, S.H, salah satu anggota Tim Hukum pasangan calon SN-KT.

Betapa tidak, selama kampanye pasangan calon SBS-WT, desk pilkada yang diketuai oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat hadir lengkap di setiap titik kampanye SBS-WT.

Loading...

“Kepala Dinas, Camat, bahkan Kepala Desa pun dengan menggunakan “name tag” Desk Pilkada berbondong-bondong hadir di setiap titik kampanye bahkan menjadi rombongan kampanye, sedangkan kampanye pasangan calon SN-KT tidak pernah hadir. Ini sangat tidak adil dan patut diduga sarat kepentingan”, Sesal Robet.

Lebih lanjut, Robet menjelaskan, Desk Pilkada dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 7 ayat (2) mengatur “Desk Pilkada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan anggota terdiri dari unsure pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian Resort Daerah Kabupaten/Kota dan Kejaksaan Negeri”.

Tugas Desk Pilkada diatur dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada di daerah, menginventarisasi dan mengantipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan-permasalahan pelaksanaan Pikada, dan melaporkan informasi kepada Pemerintah mengenai pelaksanaan Pilkada.

Loading...

“Jika membaca ketentuan normatif ini secara hati-hati dan dalam memahaminya secara utuh, jelas, yang namanya Desk Pikada maka ada beberapa hal pokok yang diatur di sana terutama mengenai legal standing dan tugas Desk Pilkada.

Ketentuan normatifnya sudah tegas, yang menjadi ketua itu Sekretaris Daerah, anggotanya ada unsur Pemerintah Daerah, ada Kepolisian dan Kejaksanaan Negeri. Kita baca SK Bupati Malaka tanggal 5 Agustus 2020, malah Ketua Desk Pilkada nya adalah Asisten Sekda dan anggotanya tidak ada unsur dari Kepolisian Resort Malaka dan Kejaksaan Negeri Belu. Camat dan Kepala Desa tidak ada dalam SK sehingga kehadiran Camat dan Kepala Desa sebagai anggota Desk Pilkada yang menghadiri kampanye pada hari kerja dan jam kerja adalah bertentangan dengan hukum. Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor 178/HK/2020 itu cacat formil dan patut diduga sarat kepentingan”. Terang Robet.

“Kita lihat di setiap titik kampanye SBS-WT selalu hadir Desk Pilkada bahkan yang tidak menjadi bagian dari Desk Pilkada berdasarkan SK Bupati Malaka pun selalu hadir. Tugas Desk Pikada itu juga sudah jelas, jangan mengada-ada. Desk Pilkada itu memantau pelaksanaan Pilkada bukan mengawasi Pelaksanaan Pilkada.

Yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada itu Pengawas Pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Malaka bersama jajarannya bukan Desk Pilkada”.
“Kalau ini dibiarkan tentu saja tidak adil dan merupakan perbuatan melawan hukum yang mana ada unsur kesengajaan melakukan perbuatan menguntungkan pasangan calon tertentu dan merugikan pasangan calon lain”. Bawaslu Malaka harus mengambil sikap tegas terhadap Desk Pilkada ini. Sudah jelas aturannya.

“Harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami dari Tim Hukum SN-KT minta agar Bawaslu tidak diam terhadap permasalahan ini. Kita inginkan Proses demokrasi ini berjalan demokratis, berkualitas, adil, dan bermartabat”, tutup Robet.

Penulis: Killer

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *