Dekan FTK UIN Alauddin Makassar Bunuh Demokrasi Mahasiswa

BAGIKAN :
Safar Kamra, Ketua Dema FTK UIN Alauddin Makassar (Foto: Ist).

NKRIPOST.COM – Momentum kontestasi Pemilihan Mahasiswa (Pemilma) merupakan salah satu bentuk pembelajaran pendidikan politik dan demokrasi bagi setiap mahasiswa. Perlu kita pahami bersama bahwa kampus selain sebagai wadah masyarakat ilmiah itu juga merupakan miniatur negara dengan skala kecil. Bisa dibayangkan dalam hal ini kampus mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa hari belakangan ini kita telah diresahkan dengan maraknya pemberitaan tentang konflik-konflik Pemilma salah satunya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (FTK UIN) Alauddin Makassar.

Saya selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) sangat menyangkan hal ini. Dari hasil diskusi dan advokasi bersama teman-teman mahasiswa itu kemudian menemukan hasil bahwa pimpinan Fakultas Tarbiyah telah mencederai proses pendidikan politik dan demokrasi dalam kampus.

Hal itu dibuktikan dengan mengeluarkan kebijakan Membekukan Lembaga Penyelenggara Pemilma (LPP) secara sepihak, tidak melalui prosedur yang ada,  yang seharusnya Senat Mahasiswa (Sema) yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan konflik pemilihan mahasiswa. Sudah jelas diatur dalam buku saku sebagai Pedoman Dasar Organisasi Kemahasiswaan Bab VII pasal 16 pada poin 1 terkait tetang wewenang senat mahasiswa terkait LPP.

Idealnya, pimpinan fakultas harus menjadi pihak penengah bukan turut andil memperkeruh masalah dengan cara mengintervensi melalui kebijakan membekukan LPP.  Ini menurut saya sangat disayangkan karena pimpinan fakultas tidak memberi contoh dalam hal pendidikan politik dan demokrasi yang baik. Maka dari itu saya sangat mendukung teman-teman yang masih mengkaji dan melakukan advokasi terkait kasus ini demi demokrasi Pemilma yang lebih baik.

Pemilma tanpa intervensi birokrasi, harus bebas dari segala bentuk diskriminatif. Sebagaimana kita ketahui, panggung demokrasi mahasiswa adalah model pembentukan kreatifitas mahasiswa, bukan malah menjadi mangsa politik kekuasaan birokrasi kampus.

Untuk itu, saya menyarankan kepada pihak birokrasi, khususnya Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar untuk mencabut kembali Surat Keputusan (SK) Pembekuan LPP. Sebab, hal ini dipandang  menyalahi prosedural dan cacat administrasi.

Misalnya, di beberapa media diberitakan bahwa Dekan mengeluarkan statement dengan seolah-olah mengklaim suatu kebenaran langkah yang diambil dan menyalahkan mahasiswa. Namun di sisi lain, Dekan kurang paham persoalan lembaga kemahasiswaan. Misalanya, Dekan melibatkan Ketua dan Sekretaris Jurusan untuk terlibat dalam keberlangsungan tahapan proses Pemilma. Bukan hanya itu, bahkan Dekan membentuk Panitia Pemilma (birokrasi) lantaran fungsi dan tugas mereka tak diatur di dalam Buku Saku Mahasiswa. Artinya Dekan dinilai telah membunuh hak demokrasi mahasiswa.

Penulis: Safar Kamra, Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.

Publikasi : 29 Desember 2019 by admin

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami