NKRIPOST.COM

Berita Seputar NKRI

SELAMAT DATANG DI NKRI POST
TERIMA KASIH TELAH MENGUNJUNGI KAMI
SAMPAI JUMPA LAGI

Dekan Bekukan LPP, Mantan Sema FTK UIN Alauddin Sebut Ada Kepentingan

BAGIKAN :
Jusman, Ketua Senat Mahasiswa (Sema) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar periode 2017.

GOWA, NKRIPOST.COM – Mantan Ketua Senat Mahasiswa (Sema) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (FTK UIN) Alauddin Makassar periode 2017, Jusman turut angkat bicara terkait keputusan yang dikeluarkan pimpinan fakultas secara sepihak.

Diketahui, Dr Dr. Marjuni M.Ag selaku Dekan FTK UIN Alauddin Makassar sebelumnya telah membukukan Lembaga Penyelenggara Pemilma (LPP).

Hal itu dianggap cacat prosedural dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembukuan LPP dalam mengawal dan mengatur mekanisme proses pesta demokrasi pemilihan mahasiswa atau dengan Pemilma.

“Saat pak Dekan keluarkan SK pembukuan itu tanpa ada komunikasi dengan LPP dan Lembaga Senat Mahasiswa (SEMA) merupakan pelanggaran nyata dalam perhelatan proses demokrasi di kalangan mahasiswa khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan,” kata Jusman kepada awak media, Jumat (27/12/2019).

Bahkan, Pihak LPP Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sudah melakukan penjaringan bakal calon kandidat dikalangan mahasiswa dan telah melakukan memverifikasi berkas bakal calon ketua lembaga, kemudian menetapkan calon kandidat ketua lembaga yang  memenuhi syarat sesuai aturan.

Tahap selanjutnya pemaparan visi dan misi kandidat, hal tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku tanpa ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pemilma.

Loading...

Karena pihak penyelenggara pemilma LPP sudah menjalankan tugasnya sesuai aturan yang ada di buku saku dan juknis  tanpa ada pelanggaran yang dilakukan dan tiba-tiba keluar surat pembekuan.

“Dekan dan Wakil Dekan III dengan mengeluarkan surat pembekuan kepada LPP salah satu kegagalan pihak pimpinan dalam menjalankan perannya dan mempertontonkan ketidakpahaman terhadap prosedur-prosedur apa yang dilalui  dalam pengambilan keputusan di perhelatan demokrasi di kalangan mahasiswa,” jelas Jusman.

Jusman pun mempertanyakan Kelayakan Dr. H. Marjuni, Lc., M.Ag sebagai Dekan dan Prof. Dr. H. Ilyas Ismail, M.Pd sebagai Wakil Dekan fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.

“Apakah sudah memenuhi syarat sehingga diangkat sebagai pimpinan di fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar karena keputusan yang diambil tidak sesuai prosedur yang telah ditentukan,” katanya.

Menurutnya, pimpinan birokrasi tidak boleh mengambil keputusan dengan sewenang-wenang dengan membawa kepentingan-kepentingan mereka karena hal tersebut sangat melanggar aturan yang ada di kampus UINAM dan mencederai proses demokrasi di kalangan mahasiswa khususnya di fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

“Para pimpinan seharusnya mewadahi dan memfasilitasi proses jalannya demokrasi dikalangan mahasiswa sehingga Pemilma kali ini berjalan dengan lancar, bukan malah mengintervensi keputusan LPP yang sudah sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak surat keputusan yang dikeluarkan Dekan FTK UIN Alauddin Makassar, Dr Marjuni M.Ag dengan membekukan Lembaga Penyelanggara Pemilma (LPP), Jumat 27 Desember 2019 siang.

Mereka menganggap keputusan itu cacat prosedural dan tak sesuai dengan aturan yang tertera di dalam buku saku dan juknis.

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami