Daftar Sepuluh Kandidat Capim KPK, Zulhas: Aspirasi Masyarakat Dapat Menjadi Catatan Presiden Terhadap Sepuluh Kandidat Capim KPK

BAGIKAN :

Jakarta NKRIPOST.COM – Ketua Bidang Anti Korupsi Pimnas Korps Nusantara Zulkarnain Hasan memberikan usul saran kepada Presiden Joko Widodo agar memberikan catatan kepada sepuluh calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau capim KPK.

Menurutnya catatan itu bisa diserahkan ke Komisi III yang akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap sepuluh calon nama Capim tersebut.

“Dan alangkah baiknya Presiden memberikan catatan-catatan itu akan dinilai oleh publik sebagai komitmen Presiden terkait KPK. Nanti catatan-catatan itu akan diterima, diolah oleh DPR,” kata Zulhas saat didepan ruangan Fraksi Golkar DPR RI senayan Jakarta, Selasa, 3/09/2019

Hal ini menurut zulhas Presiden Jokowi tak bisa lagi mengutak-atik sepuluh nama calon pimpinan KPK yang telah diserahkan Pansel Di sisi lain, banyak masukan dari masyarakat sipil agar Jokowi mencoret capim-capim yang dianggap bermasalah
Karena bisa ber efek fatal nanti.

“Pansel yang sudah bekerja, mereka menyerahkan nama-nama itu, tentu tidak bisa mengurangi dan menambah nama-nama tersebut,”zulhas beralasan, nama-nama itu dipilih oleh Pansel yang dibentuk Presiden. Artinya Pansel merupakan tangan kanan alias pihak yang dipercaya Jokowi. Pencoretan nama yang sudah ditetapkan Pansel, justru akan menimbulkan kegaduhan. “Dan Presiden bisa digugat karena Orang yang telah dicoret juga bisa membela diri.
Bisa gaduh lagi nanti,” (kata Zulhas)

Pansel Capim KPK periode 2019-2023 telah menyerahkan sepuluh nama kepada Presiden Jokowi pada Senin sore. Sepuluh kandidat itu yaitu pertama Alexander Marwata, kedua Firli Bahuli, ketiga
I Nyoman Wara, keempat Johanis Tanak, kelima Lili Pintauli Siregar, keenam
Luthfi Jayadi Kurniawan, ketujuh Nawawi Pomolango, kedelapan Nurul Ghufron, kesembilan Roby Arya, dan kesepuluh Sigit Danang Joyo.

Menurut keterangan dari Ketua Pansel Capim KPK 2019-2023 Yenti Garnasih mengatakan tidak ada koreksi dari Presiden terkait sepuluh nama yang disetor itu. “Enggak ada, ternyata enggak ada istilah koreksi ini Sudah sesuai.

Maka dari itu, Zulhas mengusulkan Jokowi menyampaikan catatan-catatan jika ingin menindaklanjuti aspirasi kelompok masyarakat sipil itu. Menurut dia, Dewan bisa menjadi saluran Presiden, apalagi partai pendukung Jokowi menguasai setidaknya 61 persen suara di parlemen.
(Tutu Zulhas) selasa 03/09/2019

Editor : Iwa K.
Copyrigth@2019|NKRIPOST. Indonesia
Faktual &》 Berimbang
Indonesia – Jakarta

Publikasi : 3 September 2019 by admin

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami