Catat! Ini Nama-nama Eks Menteri, Wakil Menteri dan Tokoh yang Dukung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden RI

MANTAN Menteri Pendidikan Era Jokowi, Anies Baswedan kini telah memiliki tiket pencapresan di Pilpres 2024.

Sejumlah tokoh kini secara terbuka menyampaikan dukungannya terhadap pencapresan Anies Baswedan.

Ada nama mantan menteri Kabinet Jokowi, mantan wakil menteri hingga sejumlah tokoh termasuk mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari mereka yang masuk dalam daftar tokoh pendukung Anies Baswedan ini terdapat mantan wakil menteri hingga eks pimpinan KPK.

Terkini pada Rabu (1/2/2023), pengamat sekaligus akademisi di bidang politik, Rocky Gerung menyampaikan dukungannya terhadap Anies Baswedan.

Hal itu disampaikan Ricky Gerung saat hadir dalam agenda deklarasi sekretariat bersama Kuning, Ijo, Biru (Sekber KIB) yang menyatakan dukungan untuk Anies Baswedan maju sebagai calon presiden atau Capres 2024 di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta.

Rocky Gerung hadir dalam diskusi launching KIB ‘Menghadirkan Keadilan Sosial’.

Turut dihadiri juga dalam acara mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, dan politisi yang juga Mantan Wamen ATR/BPN Surya Tjandra.

Menurut Rocky Gerung, Anies Baswedan merupakan sosok pemimpin yang diperlukan publik di masa mendatang.

“Apakah Anies dipilih karena diperlukan? Tidak, dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan,” kata Rocky.

Tak hanya itu, dukungan terhadap Anies Baswedan juga menurut Rocky akan layaknya seperti bola salju yang terus meluncur dan membesar.

Berikut daftar dan profil tokoh yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Anies Baswedan.

1. Surya Tjandra, eks Wakil Menteri ATR/BPN

Surya Tjandra, eks Wakil Menteri ATR/BPN menyatakan dukungannya kepada Gubernur DKI Anies Baswedan untuk maju menjadi calon presiden (Capres) 2024, mendatang.

Eks Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menilai Anies memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia.

“Jadi ya dari pilihan-pilihan yang ada, memang kalau saya pribadi, saya merasa (yakin kepada) Pak Anies,” kata Surya Tjandra.

Profil Surya Tjandra

Melansir dari Tribunnews, lahir pada 28 Maret 1971, Surya Tjandra tumbuh besar di Jakarta.

Ia adalah tujuh bersaudara, anak dari Ayah dan ibunya yang bekerja sebagai pedagang ayam potong di pasar Jatinegara, Jakarta.

Mengikuti usaha keluarganya, Surya Tjandra dulu tinggal di rumah kontrakan dan kerap berpindah-pindah yang lokasinya tidak jauh dari pasar Jatinegara.

Ia adalah seorang tuna daksa dan bagian kaki kirinya terserang polio sejak berusia 6 bulan.

Mengutip TribunnewsWiki.com, orangtua Surya Tjandra selalu mendorong anak-anaknya untuk tekun dalam mengapai cita-cita.

Kondisi ekonomi mengharuskan Surya Tjandra dan kakak-kakaknya untuk giat belajar dalam menggapai cita.

Lulus dari SMA-nya, ia selanjutnya diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).

Diterima di FHUI menjadi kebanggan buat Surya Tjandra karena hanya dirinya yang menjadi sarjana pertama di keluarganya.

Nasib baik jatuh pada Surya Tjandra, ia mendapat beasiswa untuk meneruskan pendidikannya di bidang hukum untuk program S2 di Universitas Warwick, Inggris.

Bahkan sampai program S3 di Universitas Leiden, Belanda.

Surya Tjandra pernah bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Pada saat LSM yang menyediakan bantuan hukum bagi rakyat miskin dan buta hukum, Surya Tjandra memanfaatkan programnya.

Di lembaga ini, Surya Tjandra mengolah keterampilannya dalam hal hukum.

Surya Tjandra juga pernah terlibat di dalam sebuah aliansi besar gerakan sosial yang terdiri atas serikat buruh, tani, nelayan, mahasiswa, LSM, dan lain-lain di Komite Aksi Jaminan Sosial.

Adapun tugasnya adalah mengajukan gugatan terhadap pemerintah ke pengadilan terkait kelalaian pemerintah untuk melaksanakan perintah UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

Pada 2015, Surya Tjandra mencalonkan diri sebagai komisioner KPK, namun sayangnya ia tak terpilih.

Surya Tjandra lantas bekerja sebagai dosen di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Di periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Surya Tjandra terpilih sebagai wakil menteri Agraria dan Tata Ruang.

2. Eks pimpinan KPK Saut Situmorang

Anies Baswedan mendapat dukungan sebagai Calon Presiden (Capres) 2024 dari mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang.

Saut Situmorang memberikan dukungan kepada Aies Baswedan lantaran menilai sosok Eks Gubernur DKI Jakarta tersebut berintegritas.

Saut juga tampak hadir dalam deklarasi sekretariat bersama Kuning, Ijo, Biru (Sekber KIB) yang mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden.

Menurut Saut, Anies merupakan sosok yang bisa mengatasi beragam permasalahan di tanah air, termasuk soal soal upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Berikut profil Saut Situmorang:

Bernama lengkap Thony Saut Situmorang, merupakan mantan Wakil Ketua KPK.

Namun Saut mengundurkan diri pada 12 September 2019 karena kasus Revisi Undang Undang KPK.

Saut menjabat sebagai Wakil Ketua KPK bersama 3 orang lainnya yakni Basaria Panjaitan, Alexandar Marwata, dan Laode M Syarif.

Mereka terpilih oleh Panitia Seleksi DPR untuk masa bakti 2015–2019.

Di mana saat itu Saut Situmorang mendampingi Ketua KPK Agus Rahardjo.

Pria kelahiran Medan Belawan, Medan, pada 20 Maret 1959 ini masuk Badan Intelijen Negara (BIN) pada 1987, melansir TribunnewsWiki.com.

Pada rentang waktu 1997-2001, ia menjabat sebagai Sekretaris III KBRI Singapura.

Sedangkan pada tahun 2008 hingga 2011, Saut menjabat sebagai Sekretaris I KBRI Canberra, Australia.

Pada tahun 2013, ia juga menjadi Sekretaris Program Pendidikan Regular Angkatan ke-50 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) pada 2013.

Saut Situmorang juga dikenal sebagai dosen di Universitas Indonesia (UI), dan mengajar ilmu kompetitif intelijen.

Selain itu, ia juga merupakan dosen STIN hingga saat ini.

Saut Situmorang pernah berhasil meraih penghargaan Life Time Achievement dari Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC), pada 24 Mei 2022.

Hal itu, disampaikan Saut melalui akun Instagram miliknya, @sautsitumorang_ss.

3. Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengaku siap membantu Anies Baswedan dalam langkahnya jika nanti menjadi calon presiden secara definitif.

Denny mengatakan itu merupakan sebuah konsekuensi dalam sebuah proses dukungan.

“Ya konsekuensi dukungan tentu membantu lah,” kata Denny kepada awak media ditemui di hotel kawasan Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Tentu tidak tanpa pertimbangan kenapa Denny menaruh hatinya kepada Anies dalam menyambut Pemilu 2024 mendatang.

Ada dua kata kunci, jelas Denny, yang membuatnya yakin untuk mendukung eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

“Saya menyatakan memang, dengan berbagai pertimbangan, terutama dua kata kunci, taat konstitusi dan punya semangat antikorupsi,” ucapnya.

Denny Indrayana selama ini dikenal sebagai seorang aktivis dan akademisi Indonesia yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (2011-2014).

Sebelumnya adalah Staf Khusus Presiden Bidang Hukum (2008-2009), dan Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN (2009-2011).

Denny juga pernah menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (2010-2018), serta profesor tamu di Melbourne University Law School, Australia (2016-2019).

Dia juga merupakan salah satu pendiri Indonesian Court Monitoring dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

4. Rocky Gerung

Rocky Gerung meyakini Anies akan menjadi presiden dan berkantor di Istana Merdeka.

Rocky Gerung menyebut pertemuan relawan pendukung Anies yang tergabung dalam Sekber KIB ini merupakan konsolidasi masa depan.

“Negara ini yang hendak kita pastikan, ke depan memang cuma ada Anies yang diusir dari (jalan) Merdeka Selatan dan akan pindah ke (jalan) Merdeka Utara. Jadi saya percaya bahwa pertemuan ini adalah konsolidasi ide, konsolidasi masa depan,” katanya.

Rocky mengatakan Anies hanya butuh 51 persen suara di Pilpres 2024. Ia menyebut Anies dipilih oleh rakyat karena yang saat ini sudah tidak diperlukan.

“Enggak adil kalau Anies menang 80 persen. Kita cuma butuh 51 persen. Itulah demokrasi. Apakah Anies dipilih karena diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan,” ujarnya.

5. Habil Marati, Politikus PPP

Politisi PPP, Habil Marati, menyatakan mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (capres).

Habil Marati saat ini tergabung dalam relawan Forum Ka’bah Membangun.

Bersama kelompok relawan lainnya, Go-Anies dan Amanat Indonesia (ANIES), Forum Ka’bah Membangun telah membentuk Sekretariat Bersama dengan nama KIB alias Kuning, Ijo, Biru.

Sekber KIB ini diresmikan di Jakarta pada Rabu (1/2/2023).

Diketahui, singkatan KIB sama seperti koalisi yang dibentuk Golkar, PPP, dan PAN yang memiliki kepanjangan Koalisi Indonesia Bersatu.

Padahal, Golkar, PPP, dan PAN hingga saat ini belum mendeklarasikan siapa capres yang akan mereka usung.

Meski demikian, Habil Marati membantah KIB yang dibentuknya adalah tandingan KIB Golkar, PPP, dan PAN.

Habil Marati lahir di Raha, Sulawesi Tenggara pada 7 November 1962.

Ia adalah lulusan IAIN Sumtara Utara tahun 1982.

Kemudian, pada 2003, lulus dari Magister Manajemen Universitas Sumut.

Menurut Wikipedia, Habil Marati pernah maju sebagai calon wakil rakyat dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Kala itu, ia maju dari Dapil Sulawesi Tenggara yang meliputi Kolaka, Konawe, Muna, Buton, Konawe Selatan, Bombana, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Kota Kendari, dan Kota Bau Bau.

Pada 2020 lalu, Habil Marati divonis hukuman satu penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Ia dinilai terbukti bersalah atas tindak pidana membantu melakukan tanpa hak, menerima, menyerahkan, menguasai, dan menyimpan senjata api dan amunisi.

Vonis yang dijatuhkan pada Habil Marati ini terkait kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menjeratnya.

Kala itu, ia terbukti memberi dana sebesar Rp 153 juta pada Kivlan Zen.

Uang itu diterima oleh anak buah Kivlan Zen, Helmi Kurniawan, yang diduga untuk membeli senjata api ilegal pesanan Kivlan.