BUNG ROGGER: JIKA PRABOWO ANTI REKONSILIASI, JAKARTA TIDAK PUNYA GUBERNUR YANG BERNAMA ANIES BASWEDAN

BAGIKAN :

JAKARTA – Rekonsiliasi pasca pemilihan presiden menjadi sebuah issue hangat yang diperbincangkan akhir – akhir ini di setiap sudut dan ruang publik, baik itu di kalangan masyarakat, kalangan elit politik maupun di kalangan para relawan sendiri baik relawan 01 maupun 02.

Upaya rekonsiliasi yang dimaksudkan awalnya adalah merupakan inisiatif dari beberapa tokoh nasional, yang menginginkan adanya pertemuan atau perjumpaan antara pasangan calon presiden dan wakil presiden, utamanya dua figur politik yang berseteru di kancah pemilihan presiden 2019 yakni Ir. H. Joko Widodo dan H. Prabowo Subianto.

Rekonsiliasi antara kedua tokoh ini dianggap perlu untuk mengakhiri segala bentuk perbedaan dan juga dinamika politik di masyarakat, polarisasi dan juga politik identitas yang melekat dan menjadi hangat dalam perhelatan politik beberapa waktu lalu.

Salah satu kader partai Gerindra, Carlos Rogger Evantino menyikapi positif akan wacana rekonsiliasi tersebut, pasalnya menurut pria yang akrab disapa Bung Rogger ini dalam konteks politik membangun bangsa tidak ada istilah musuh dan lawan. Kita semua harus bersama-sama mewujudkan cita cita para pendiri bangsa, cita – cita dan harapan Bung Karno, Bung Hatta, Pak Harto, Jendral Sudirman dan juga tokoh bangsa yang lain yang sudah mewarisi Indonesia hingga saat ini.

Rekonsiliasi adalah sebuah hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan itu terjadi di seluruh Negara di dunia ini. Pihak yang kalah dalam pemilu, diajak oleh pihak yang menang untuk bersama-sama membangun bangsa itu suatu hal yang wajar. Kalau soal kompetisi kalah dan menang itu soal lain. Soal kecurangan pemilu juga soal lain. Ini bukan soal itu, tetapi soal bagaimana seluruh stakeholder dan anak bangsa bergandengan tangan, agar selama 5 tahun kedepan Jokowi dan K.H. Ma’aruf Amin dapat menjalankan amanat rakyat sebagaimana yang tertuang dalam janji – janji politiknya, yang mana Gerindra dan Prabowo akan tampil dengan catatan – catatan kritis dan juga harus konstruktif terhadap segala bentuk kebijakan yang diambil.

Tetapi semua itu bergantung kembali pada sikap politik Ketua Dewan Pembina / Ketua Umum Gerindra Bapak Prabowo Subianto seperti apa. Apakah Gerindra bergabung ke pemerintahan Jokowi atau tetap memilih berada di luar pemerintahan alias oposisi.

Partai Gerindra ini sudah 10 tahun berada diluar pemerintahan, sudah makan asam garam soal konteks bernegara dengan wakil-wakilnya di DPR yang memegang prinsip serta amanat partai juga spirit perjuangan rakyat. Gerindra tidak perlu diajari dan di dikte dengan tawaran dua opsi yang kemudian disimpulkan seolah – olah Bapak Prabowo dilematis dalam mengambil keputusan. Pak Prabowo itu adalah tokoh nasional yang tidak pernah menyisahkan sedikitpun ruang dan perasaan pribadinya jika itu konteksnya untuk Negara dan rakyat, tambah pria yang juga adalah staf executive Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi tersebut.
“ Saya kok heran yah…..?? Orang seolah-olah anti dengan rekonsiliasi, padahal ini adalah soal bagaimana Negara ini bisa kita bangun bersama terlepas dari siapa yang berkuasa”. Jika kebijakan – kebijakannya secara nasional membawa perubahan untuk rakyat dan bangsa Gerindra akan mendukung itu, tetapi jika Jokowi – Ma’aruf Amin melenceng dari apa yang menjadi blue print Nasional dan juga semangat Pancasila dan UUD 1945, Gerindra pasti tidak akan tinggal diam dan bersikap untuk hal tersebut. Itu sudah Gerindra buktikan selama 10 tahun berada diluar pemerintahan.

Jangan kemudian wacana rekonsiliasi ini disalah artikan sebagai sebuah sikap yang seolah – olah Gerindra dan Prabowo ini telah mengibarkan bendera putih dan menyerahkan diri seperti para raja di jaman penjajahan dahulu yang takut mati lalu menyerahkan diri kepada penjajah. Bukan, bukan itu maknanya. Rekonsiliasi juga bukan berarti berdamai dengan pelanggaran – pelanggaran pemilu yang secara otomatis telah tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa. Ini soal lain, ini soal bagaimana bangsa ini mau dibawa secara bersama – sama kedepan. Jangan kemudian menganggap rekonsiliasi itu adalah suatu hal yang tabu. Itu sebuah kesalahan sejarah juga jika benar anggapannya demikian.

Contohilah para pendiri bangsa. Bung Hatta mengundurkan diri dari kabinet tahun 1956 dan berakhirnya Dwitunggal Proklamator saat itu pun hanya soal cara pandang saja. Tetapi soal bangsa kedua – duanya tidak pernah sekalipun berkhianat kepada bangsa dan rakyat sampai akhir hidupnya. Demikian halnya Prabowo. Soal cara pandang dan strategi pasti beda dengan Jokowi, tetapi soal kepentingan Bangsa dan Rakyat, 1000 persen saya pastikan beliau Bapak Prabowo tidak akan berkhianat dan akan tetap membela kepentingan rakyat.

Pilpres sudah usai, rakyat harus kembali dan tidak boleh lagi ada polarisasi cebong dan kampret, atau 01 dan 02. Yang ada adalah pesatuan Indonesia. Prabowo adalah Tokoh Nasional yang pemahaman soal kebangsaannya sudah teruji dan terbukti. Prabowo dan Gerindra tidak perlu diajari sikap dan cara berpolitik. Gerindra adalah partai Nasionalis yang siap membantu dan bekerjasama dengan siapapun dalam konteks membangun bangsa jika itu untuk sebuah tujuan mulia yang berdampak pada rakyat banyak. Tetapi Gerindra juga tidak akan segan – segan memperingati siapapun termasuk Jokowidodo – K.H. Ma’aruf Amin jika sudah mulai keluar dari amanat konstitusi dan harapan rakyat.

Bung Rogger menambahkan, bahwa watak dan karakternya Prabowo itu adalah pengabdian kepada rakyat dan bangsa dengan tunduk serta taat pada kepentingan banyak orang, bukan pada kelompok, individu ataupun korporasi. “ Ukurannya sederhana kok…!!! Jika anda lihat saat 2017 lalu di Pilgub DKI Jakarta Pak Prabowo lebih memilih menyandingkan Anies Baswedan yang mana waktu pemilu presiden sebelumnya tahun 2014 Anies bertindak sebagai Juru Bicara Jokowi – JK yang selalu menyudutkan Prabowo Subianto, buktinya Prabowo telah melupakan itu dan beliau sudah berdamai dengan dirinya sendiri, dengan sebuah tujuan melahirkan pemimpin yang dapat membahagiakan warganya dan memajukan kotanya khususnya bagi warga DKI Jakarta.
Rekonsiliasi dengan diri sendiri maupun dengan Anis Baswedan beliau lakukan dan akhirnya mendapat kepercayaan rakyat dengan Anies – Sandi keluar sebagai pemenang mengalahkan petahan Ahok – Djarot saat itu. Jadi jika Prabowo itu anti rekonsiliasi, tidak mungkin warga Jakarta saat ini memiliki seorang Gubernur bernama Anies Baswedan. Karena sekali lagi, bagi Gerindra dan Prabowo kepentingan Rakyat dan Bangsa ada diatas segala-galanya. Tutup pria yang pernah menjadi staf khusus Almarhum Prof.Dr.Ir.Suhardi,M.Sc, Ketua Umum Gerindra I ini.(***)

Publikasi : 12 Juli 2019 by admin

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami