BPK Temukan Kerugian Negara pada Proyek Pemda Gowa 2019, Aktivis: Proses Hukum

GOWA, NKRIPOST.COM – Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) wilayah Sulawesi Selatan telah menemukan kerugian negara di dua proyek pembangunan di Kabupaten Gowa untuk tahun 2019 lalu.

Diantaranya, rehab gedung Balla Lompoa dan penataan Kawasan Kuliner Malino.

Kerugian negara yang ditemukan dari dua proyek fisik tersebut mencapai Rp218 juta.

Anggaran Proyek

Pada tahun anggaran 2019 lalu, Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan belanja modal sebesar Rp. 298.768.778.952,19 dengan realisasi sebesar Rp. 286.983.570.861,93 (96,06%).

Realisasi belanja modal tersebut telah dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan, termasuk diantaranya adalah Rehab Istana Tamalate dan Balla Lompoa yang dilaksanakan oleh PT AAP dan Pembangunan Pedestrian/Penataan Kawasan Kuliner Kota Malino yang dilaksanakan oleh PT CU.

Loading...

Diantaranya, pekerjaan Rehab Istana Tamalate dan Balla Lompoa dilaksanakan oleh PT AAP dengan Perjanjian Kontrak Nomor 03/KONTRAK/FASUM/DPUPR-GW/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 senilai Rp. 6.281.097.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender terhitung sejak tanggal 05 Juli 2019 hingga 31 Desember 2019.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim pemeriksa BPK menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 84.039.825,57.

Loading...

Kemudian pekerjaan Pembangunan Pedestrian/Penataan Kawasan Kuliner Kota Malino dilaksanakan oleh PT CU dengan Kontrak 01.03/KONTRAK/PPP/DPUPRGW/V/2019 tanggal 08 Juli 2019 senilai Rp. 5.298.377.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 08 Juli 2019 hingga 04 Desember 2019 yang kemudian diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2019 sesuai addendum nomor 02.2/PPK.ADD/PPP.02.03/DPUPR-GW/XI/2019.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik oleh tim BPK pada tanggal 21 Februari 2020, diketahui terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran sebesar Rp.134.338.956,73.

Tanggapan Serikat Aktivis Indonesia (SAKTI)

Kabid Advokasi Serikat Aktivis Indonesia (SAKTI) Syachrul Mubarak mengemukakan berdasarkan dari hasil pemeriksaan atas dokumen belanja modal yang dilakukan oleh tim pemeriksa BPK menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume atas dua paket pekerjaan sebesar Rp. 218.378.782,30.

“Ditinjau dari laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut, ada indikasi dugaan korupsi atau merugikan negara ratusan juta atas dua paket pekerjaan tersebut,” terang Syacrul, Sabtu (14/11).

Menurut Syacrul, ada dugaan kuat modus pengurangan volume pekerjaan dilakukan yakni dengan mengurangi volume berupa luasan/ukuran, material, serta mutu bahan-bahan bangunan sehingga melanggar kesepakatan kontrak yang tentunya sangat merugikan keuangan negara selain itu juga sangat merugikan masyarakat.

“Pengurangan volume proyek masih menjadi trend untuk dipakai oknum dalam mengakali proyek untuk mendapatkan untung besar,” ujarnya.

Loading...

Mengenai temuan BPK tahun 2019 ini, lanjut dia, beberapa proyek pekerjaan yang diduga telah menyebabkan kerugian negara tersebut tersebar dalam 2 paket pekerjaan.

Kondisi tersebut, sambung Syacrul, telah melanggar beberapa aturan seperti Perpres Nomor 4 Tahun 2015, pasal 6 huruf f. Pasal 89 ayat (2a) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, sedangkan pada pasal 118 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.

Serikat Aktivis Indonesia (SAKTI) merekomendasikan agar Aparat Penegak Hukum (APH) daerah bahkan KPK untuk memeriksa dan memproses secara hukum pihak-pihak terkait yang diduga telah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara tersebut.

“Sekiranya pihak yang telah melanggar kesepakatan kontrak dan diduga telah mengakibatkan kerugian pada keuangan negara agar segera diproses secara hukum,” ucapnya.

Loading...

“Kami berharap masyarakat di Kab. Gowa terus mengawasi dan berperan aktif mengawal penggunaan anggaran daerah agar tercipta tranparansi, sehingga kerugian sekecil apapun disebabkan ulah segelintir oknum dapat ditindak secara tegas,” ujarnya.

Kasus seperti ini hanyalah sebagian kecil saja, masih banyak temuan BPK hasil audit Pemkab Gowa 2019 yang terindikasi merugikan negara.

“Tentunya, meski temuan BPK ini tanpa proses pidana, namun esensinya, walaupun nilai kerugian negara tergolong kecil tetapi cukup membuktikan bahwa terdapat niat untuk memanipulasi proyek demi keuntungan pribadi atau golongan tertentu,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab Gowa, Dinas PUPR sangat diharapkan agar lebih cermat dalam mengendalikan dan mengawasi setiap pelaksanaan pekerjaan.

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *