Blundernya Diksi Mudik dan Pulang Kampung Persfektif Komunikasi Pemerintahan

@ilustrasi

Penulis: Rusdianto Samawa, Alumni Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram dan Pascasarjana Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta


Saat ini, Indonesia negara demokrasi yang sudah diakui dunia. Prestasi kepemiluan di Indonesia diuji metode sharing power partai politik untuk memilih Presiden, Gubernur dan Bupati melalui pemilu nasional dan pemilu lokal. Metode kepemiluan ini merupakan representasi kedaulatan rakyat yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun yang terpilih.

Loading...

Seiring metode kepemiluan dalam sistem demokrasi, ternyata seleksi pemimpin nasional sangat tidak sesuai kaidah-kaidah yang terkandung dalam sila pancasila, adat istiadat, dan etika publik. Apalagi, sisi intelektualitas, spritualitas dan kecerdasan sebagai syarat memimpin sebuah negara demokrasi besar, seperti Indonesia. Tentu, membutuhkan ketiga syarat non formal tersebut. Mengapa? karena mengelola pemerintahan harus memiliki kapasitas mumpuni sebagaimana syarat formal dan non formal tersebut.

Dari syarat non formal itu, pemimpin akan dilihat dalam dua hal, yakni: model komunikasi ketika memerintah dan tindakan atau langkah-langkah keputusan dalam pemerintahannya, sekaligus mewakili negara.

Kedua hal tersebut, sangat mudah menilai model wajah komunikasi pemerintahan saat ini. Mencermati protokoler negara dalam menyusun tampilnya kepala negara diberbagai publik, termasuk diberbagai media: pidato, sambutan, wawancara, dan lainnya. Mestinya dari hari ke hari harus diperbaiki. Namun, nampaknya tak ada kemajuan selama 7 tahun pemerintahan saat ini. Bahkan, membuat keputusan yang sangat tidak terpandang menurut definisi negara, misalnya: Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw yang mengundang banyak masalah dalam sistem negara kedepannya.

Meski bermasalah dalam gaya komunikasi, tidak meluruh sikap pemerintah melakukan evaluasi atas berbagai keputusan yang dibuatnya. Pastinya harus menyadarkan bahwa sedang memimpin negara yang dijamin oleh konsititusi. Sala satu masalah pelik yang dihadapi, memilih menamakan “Staf Khusus Milenial” terdiri dari bebagai anak muda yang berlatar belakang lulusan luar negeri. Namun, ternyata: sikap komunikasi dipublik membuat citra negara menjadi suram.

Betapa tidak suram? jabatan staf khusus saja dipakai untuk mengirim surat ke camat, memasukan kepentingan korporasi pribadi diatas kepentingan umum saat menghadapi Pandemi Covid-19. Tentu, model komunikasi pemerintahan seperti ini merusak tatanan sistem bernegara.

Mestinya, berusaha menciptakan komunikasi yang efektif dengan cara memadukan pemilihan kata yang baik dalam bersurat, menyampaikan maksud, dan mengirim pesan kepada media maupun membuat catatan-catatan penting menyangkut kepentingan negara.

Loading...

Sala satu contoh kasus, ketika kepala negara mencoba membangun konotasi pembedaan antara “Mudik dan Pulang Kampung.” Diksi yang disampaikan kepublik saat diwawancara Mata Najwa itu sebenarnya tidak tepat dinyatakan disaat Pandemi Covid-19 menyerang tubuh masyarakat dan menjalar menular begitu cepat. Jadi wajar masyarakat pulang kampung (mudik) untuk menghindarinya. Sementara pemerintah melarang mudik.

Mencoba memaknai pembedaan konotasi antara: “Mudik dan Pulang Kampung” sebenarnya substansinya sama. Karena, kata “Mudik” juga lawan dari “Kembali.” Siapapun yang “Mudik” sudah pastik akan “Kembali.” Begitu juga, “Pulang Kampung” lawannya “Kedatangan.” Ini yang dimaksud, protokoler negara harus mengatur apapun istilah yang harus diucapkan oleh kepala negara.

Bahkan, ramai-ramai lembaga negara menjustifikasi perbedaan antara mudik dan pulang kampung pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Alasannya, PNS dan masyarakat yang telah memiliki penghasilan tetap dilarang untuk mudik dan mengikuti protokol penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan pemerintah. Mudik dalam hal ini dijelaskan sebagai kegiatan pulang ke kampung halaman untuk sementara waktu dan akan kembali ke kota domisili.

Menurut Profesor I Dewa Putu Wijana, menjelaskan fenomena perbedaan istilah mudik dan pulang kampung yang dilontarkan Presiden Joko Widodo. Sejatinya kedua istilah itu bersinonim. Tetapi karena faktor kemasyarakatan, kata itu mengalami perubahan makna. Paling tidak menurut persepsi pemerintah. Kata: Pulang Kampung memiliki makna lebih umum. Sedangkan mudik adalah pulang kampung dalam waktu singkat yang umumnya dilakukan menjelang Idul Fitri. Dari tradisi inilah kedua istilah itu akhirnya mengalami perbedaan makna. Lebaran berpengaruh pada perubahan bahasa itu.

Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mudik merupakan kata kerja untuk (berlayar, pergi) ke udik (hulu sungai, pedalaman). Lalu pengertian selanjutnya adalah kata kerja percakapan (v cak) untuk pulang ke kampung halaman. Sedangkan untuk pulang kampung, KBBI menampilkan definisi berupa kembali ke kampung halaman dan mudik. KBBI mencontohkan dengan kalimat “dia — kampung setelah tidak lagi bekerja di kota.” Memang mudik adalah sebuah peristiwa atau bagian aktivitas sosial, yang juga bisa disebut tradisi, saat Idul Fitri. Adapun istilah pulang kampung, memiliki arti lain. Pulang kampung berarti pilihan masyarakat untuk kembali ke tepat asalnya lantaran alasan ekonomi.

Sementara, bagi pekerja migran dan mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang ingin pulang kampung diminta mengikuti protokol pulang ke kampung yang ketat. Kegiatan pulang kampung diartikan kegiatan pulang dan tidak kembali ke kota. Pemerintah baru akan membuat kebijakan terkait mudik padahal faktanya sudah banyak orang yang mudik. Data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hampir 1 juta atau sekitar 900.000 orang yang sudah mudik.

Itu sala satu permisalan masalah diksi yang dipakai dalam komunikasi tersebut, seolah rakyat salah dalam definisi: Mudik dan Pulang Kampung. Istilah – istilah yang digunakan dalam bahasa komunikasi mestinya ada proses pemilihan kata. Karena diksi yang digunakan pemerintah entitas dari perwakilan resmi pernyataan negara. Diksi lisan yang nyatakan oleh presiden, bukan dianggap baik dan mudah dipahami. Tetapi, berbuah lelucon dibenak rakyat yang mendengar dan menyaksikannya. Presiden harus mengerti peran diksi dalam komunikasi lisan.

Penggunaan diksi yang kurang tepat saat wawancara Mata Najwa dapat menimbulkan permasalahan dalam komunikasi secara verbal dan dinilai tidak memiliki seni berbicara jelas. Artinya, pemilihan kata: Mudik dan Pulang Kampung itu cermin buruk dalam proses komunikasi. So, pastinya acara Mata Najwa itu panggung Presiden untuk memberi penjelasan dan wejangan nasehat semangat untuk rakyatnya.

Apabila, panggung Mata Najwa dipakai untuk memberi pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk menyampaikan gagasan, maka dapat berefek sesuai dengan tujuannya, yakni: “tetap dirumah saja, untuk memutus penyebaran Covid-19, untuk mudik lebaran nanti pemerintah mengatur mekanismenya.” Artinya, itu pilihan penjelasan: kata dan kalimat yang baik agar masyarakat juga merasa aman, tenang dan damai.

Hal ini berhubungan dengan efektivitas komunikasi pemerintah dalam melawan Covid-19. Ada beberapa fungsi komunikasi yang tidak terpenuhi pemerintah dalam melihat, membedah dan menyelsaikan masalah krusial, seperti Covid-19, yakni: 1) tidak melambangkan gagasan yang ingin diekspresikan: 2) kurangnya nilai komunikasi yang efektif: 3) membuat makna ganda: 4) perbedaan penafsiran: 5) memunculkan kontraproduksi dan disharmonisasi: 6) tidak representatif gaya ekspresi gagasan yang tepat: 7) menimbulkan kesalahpahaman: 8) membuat nuansa yang tidak tepat.

Padahal, sistem protokoler sudah mengaturnya, bahwa: komunikasi pemerintahan begitu penting bagi jalannya sebuah negara. Padahal negara Indonesia sudah memiliki sistem komunikasi sendiri dengan berbagai ciri khasnya. Sistem komunikasi juga tidak terlepas dari pengaruh politik maupun kondisi sosial dan budaya. Mereka tidak hadir dalam suatu kevakuman, tetapi dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya.

Sebagaimana Little John menyebut komunikasi sebagai satu sistem terdiri dari empat hal, yaitu: 1) objek-objek berupa komunikator dan komunikan, pesan, media, dan timbal baliknya. Atribut Sistem komunikasi, yaitu berupa atribut-atribut, properti sistem sistem komunikasi dan objek-objek sistem komunikasi. 2) hubungan internal sistem komunikasi, yakni hubungan antara orang-orang sebagai anggota sistem komunikasi, yang dapat dilihat dari interaksi dan pesan-pesan komunikasi diantara mereka.

Nurudin dalam bukunya berpendapat membagi ruang lingkup sistem komunikasi Indonesia menjadi tiga bahasan yakni, berdasar wilayah geografisnya, media yang digunakan, serta pola komunikasinya. Nah, mestinya tampilnya kepala negara diatas panggung publik harus mengklasterisasi masyarakat Pedesaan dan Perkotaan yang memiliki realitas yang berbeda.

Loading...

Kalau selama ini orang desa menuju kota untuk mencari pekerjaan. Maka sudah pasti mereka berkomunikasi dengan: keluarga di pedesaan, lingkungan sekitar dan tetap “Pulang” ke kampaung halamannya. Tentu orang di pedesaan dan perkotaan berpengaruh dari segi budaya dan agamanya. Berbeda dengan masyarakat perkotaaan, dimana media berperan penting dalam mempengaruhi pandangan masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh budaya, katakter dan alat komunikasi: media sosial.

Tentu diksi komunikasi presiden ini haruslah didasarkan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyataan dan keadilan. David Easton memberi model sistem komunikasi politik pemerintahan yang baik, bahwa: negara menjadi perangkat interaksi yang diabsraksi dari tindakan sosial, nilai-nilai otoritatitatif yang dialokasikan kepada masyarakat.

Sebagai negara yang penuh keberagaman, sistem komunikasi presiden dan pemerintah Indonesia, menjadi studi yang berperan dalam memberikan penyadaran bagi sistem komunikasi yang berbeda dengan negara lain. Tentunya disesuaikan dengan falsafah dan kondisi sosio-kultural masyarakat sehingga tercipta diksi pemersatu dalam keberagaman.

Harapannya, ada evaluasi komunikasi protokoler negara dalam merespon masalah. Kesalahan-kesalahan komunikasi yang muncul dan blunder selama ini dapat dijadikan pelajaran penting dalam mengambil keputusan. Karena cermin komunikasi yang baik itu mewakili entitas negara berdaulat.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *