Bikin Malu Kapolri Jenderal Listyo, 14 Polisi Ini Langsung Dipecat, Tuh Lihat

SETIDAKNYA ada 14 personil Polda Kalbar yang diberhentikan dengan tidak hormat sepanjang 2021.

Paling dominan disebabkan oleh kasus disersi yakni sebanyak sembilan kasus, kemudian tiga kasus narkoba dan dua kasus asusila.

Data ini disebutkan oleh Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Donny Charles Go saat menyampaikan laporan kinerja Polda Kalbar sepanjang tahun 2021, Jumat (31/12/2021) kemarin.

Pada kesempatan itu, Donny juga sempat menyinggung satu di antara dua kasus asusila yang pernah viral.

Di mana, seorang anggota Satlantas Polresta Pontianak, Brigadir Dwi Yandi mencabuli pelanggar lalu lintas yang kebetulan seorang anak di bawah umur.

“Itu (kasus) sudah kami proses dan sudah kami pecat (Brigadir Dwi Yandi). Artinya apa, kami tidak memberi peluang sedikitpun bagi anggota-anggota yang tidak layak menjadi anggota polisi,” tegas Donny.

Selain itu, Polda Kalbar juga saat ini tengah memproses pidana enam anggotanya.

Lima di antaranya terjerat kasus penipuan gelap, sementara satu kasus lainnya terkait dengan narkoba.

Donny menegaskan, bila terbukti bersalah, pihaknya tidak akan segan-segan memecat anggota tersebut.

“Berdasarkan rekomendasi, kami tidak akan segan-segan melakukan pemecatan,” jelasnya.

Selain bentuk ketegasan terhadap personilnya, kasus pemecatan ini juga menjadi catatan dan tantangan bagi Kapolda yang baru untuk membenahi internal Polda Kalbar.

Apalagi, secara penerimaan anggaran negara selama tiga tahun terakhir, Polda Kalbar selalu mengalami kenaikan.

Tahun 2020 misalnya, anggaran negara yang diterima Polda Kalbar mencapai Rp1,28 triliun.

Masuk tahun 2021, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp1,31 triliun.

Anggaran ini paling besar dibelanjakan untuk belanja pegawai sebesar 61 persen, kemudian belanja barang 36 persen serta belanja modal hanya tiga persen.

Sedangkan untuk tahun 2022, penerimaan anggaran tersebut kembali meningkat sebesar 10 persen dibanding tahun sebelumya, atau dengan total sebesar Rp1,45 triliun.

Seperti diketahui, tongkat kepemimpinan Polda Kalbar berganti dari Irjen Pol Remegius Sigid Trihardjanto kepada Injen Pol Suryanbodo Asmoro.

Pergantian Kapolda ini membawa angin segar bagi masyarakat.

Masyarakat di Kalbar menginginkan adanya perubahan yang lebih baik dari sebelumnya.

Pengayoman, hingga penanganan kasus harus sesuai dengan tujuan Polri untuk memberikan rasa aman, pelayanan prima dan membangun citra positif Polri di tengah masyarakat.

“Sesuai dengan program prioritas Kapolri dengan tagline PRESISI itu,” kata Usman, salah seorang masyarakat di Pontianak.

Ia berharap, Kapolda Kalbar saat ini dapat lebih interaktif dengan masyarakat.

Sebab, dia menilai jika seorang pemimpin dapat interaktif dengan masyarakat, hal itu tentu akan memberi contoh baik kepada bawahan.

Terlebih, kata dia beberapa waktu lalu sempat viral tagar #percumalaporpolisi sebagai kritik keras masyarakat terhadap kinerja polri.

Hal ini menunjukkan adanya sekat yang terlampau besar antara kepolisian dengan masyaraka

“Hal ini menunjukkan adanya sekat yang besar antara polisi dengan masyarakat. Salah satu yang diharapkan adalah polisi bisa lebih interaktif dengan masyarakat. Kalau Kapolda bisa dengan mudah menyapa masyarakat, pasti memberi contoh kepada bawahannya,” tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Zulkarnain meyakini bahwa penggantian Kapolda baru di Kalbar sudah melalui analisis yang sangat ketat.

Pemetaan siapa yang akan menduduki jabatan tertinggi di Polda Kalbar itu pun tentu telah dilakukan.

“Polrikan ingin bergerak ke arah yang benar dan baik. Asumsinya, ini sudah melalui analisis yang benar. Kita hargai analisis itu,” ujarnya.

Namun, kata dia publik saat ini belum mengetahui bagaimana kinerja Kapolda Kalbar yang baru ini.

Ia menyebutkan, menjadi penting bila Kapolda Kalbar memaparkan arah kebijakan polri yang akan dilakukan di Kalbar ini.

“Apalagi polisi ini merupakan posisi yang strategis, kekuasaan yang besar. Arah kebijakan yang akan dilakukan di Kalbar harus disampaikan ke masyarakat,” katanya.

Selain itu, ia menyoroti terkait dengan 14 personil Polda yang dipecat secara tidak hormat serta enam lainnya yang saat ini masih dalam proses hukum.

Menurutnya, hal ini menjadi tantangan Kapolda yang baru untuk melakukan penataan di internal Polda.

Pemecatan itu menunjukkan ada yang mesti dibenahi pimpinan. Personil yang bekerja tidak sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi harus dibersihkan.

Kapolda Kalbar harus punya kajian prioritas yang akan dilakukan ke depannya, dan berani untuk melakukkanya.

“Pihak Polda Kalbar harus punya kajian prioritas apa yang dilakukan. Yang penting Kapolda berani membersih ke dalam. Bukan hanya berani, tapi secara konsisten. Karena penataan di dalam itukan tidak bisa diselelsaikan dengan waktu yang singkat. Perlu dilakukan terus menerus sehingga jelas arah kebijakannya bagi internal. Sehingga muncul sosok polisi yang mengayomi dan menjadi wajah Polri yang dikehendaki masyarakat,” tuturnya.

Kapolda, kata dia juga harus mengawasi kinerja bawahannya, terutama Kapolres di Kabupaten Kota.

Memastikan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Kapolres sesuai dengan target dan sesuai dengan arah kebijakan Polri.

“Kita berharap Kapolda bertindak tegas kepada bawahannya apabila tidak memenuhi target kinerja. Tidak boleh dibiarkan,” tutupnya.

(NKRIPOST/Suarapempredkalbar)