BERPOTENSI MELANGGAR KEAI, ADV. STEFANUS MATUTINA DI MINTA MUNDUR MEMBELA PARA PIHAK DI MALAKA

ADVOKAT STEFANUS MATUTINA (Foto facebook @Stefanus Matutina)

NKRI POST, JAKARTA – Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari kode etik yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Kode etik ini berfungsi mengikat dipatuhi oleh mereka yang menjalankan profesi Advokat sebagai pekerjaannya. Kode etik tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002.

Sebagaimana dilansir dari Kompas Pada 16/5/2008 lalu, karena di anggap menangani perkara yang dianggap berbenturan kepentingan, Advokat senior Todung Mulya Lubis diberhentikan secara tetap dari keadvokatannya oleh majelis kehormatan daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DKI Jakarta. Alasannya, Todung terbukti melanggar kode etik advokat Indonesia Pasal 4 huruf j dan Pasal 3 huruf b terkait larangan benturan kepentingan dan nilai lebih mementingkan materi daripada tegaknya hukum.

Loading...

Pelanggaran kode etik sejatinya adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh advokat. Pasalnya, salah satu membatalkan dari kode etik adalah pencabutan izin kartu advokat. Dengan dicabut izin ini maka si advokat tak bisa lagi menjalankan profesinya sebagai advokat.

Di Kabupaten Malaka, Adv. Stefanus Matutina dinilai telah melanggar kode etik advokat. Pelanggaran kode etik ini terkait selaku kuasa hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka sekaligus kuasa hukum beberapa tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bibit bawang merah.

Hal tersebut di katakan dalam pernyataan tertulis Elektronik yang disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah Provinsi NTT, Adv. Meridian Dado, SH, kepada redaksi nkripost.com via WhatsApp, Kamis (23/4/2020)

BACA JUGA: Adv. Meridian Dewanta Dado SH, Kapolres Malaka Jangan Kangkangi Surat Edaran Bareskrim Mabes Polri

Dalam pernyataan tertulis elektronik tersebut juga Adv. Meridian Dado, SH, mengatakan demi keluhuran profesi dan integritas martabat Advokat semestinya Advokat Stefanus Matutina harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan pembelaan terhadap Pemkab Malaka maupun terhadap beberapa tersangka tindak pidana korupsi dalam Proyek Pengadaan Bibit Bawang Merah tahun anggaran 2018, tanpa perlu menunggu adanya laporan dan sanksi dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang menaunginya.

BACA JUGA: Alokasi Anggaran Untuk Membiayai Kuasa Hukum Pemkab Malaka dipertanyakan

Berikut selengkapnnya Pernyataan tertulis elektronik yang disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Wilayah Provinsi NTT, Adv. Meridian Dado, SH, kepada redaksi nkripost.com via WhatsApp, Kamis (23/4/2020)

Adv. Meridian Dado, SH

“ADVOKAT STEFANUS MATUTINA BERPOTENSI MELANGGAR KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM MEMBELA PARA PIHAK DI MALAKA”

Loading...

Kedudukan Advokat Stefanus Matutina selaku Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka pada satu sisi dan pada sisi yang lain Advokat Stefanus Matutina secara bersamaan juga menjadi Kuasa Hukum beberapa tersangka tindak pidana korupsi dalam Proyek Pengadaan Bibit Bawang Merah tahun anggaran 2018 yang menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp 4,9 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp 10,8 miliar di Kabupaten Malaka, justru mengakibatkan kedudukan Advokat Stefanus Matutina sangat berpotensi melecehkan kode etik profesi Advokat sebagaimana tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002.

Advokat Stefanus Matutina sangat berpotensi untuk menggunakan segala informasi rahasia atau “kartu truf” yang diperolehnya ketika mewakili kepentingan beberapa tersangka tindak pidana korupsi dalam Proyek Pengadaan Bibit Bawang Merah tahun anggaran 2018 tersebut untuk keuntungan Bupati Malaka maupun para pejabat tinggi Pemkab Malaka lainnya. Atau bisa saja Advokat Stefanus Matutina menggunakan segala informasi rahasia atau “kartu truf” yang diperolehnya ketika mewakili kepentingan Bupati Malaka dan para pejabat tinggi Pemkab Malaka lainnya demi keuntungan beberapa tersangka tindak pidana korupsi dalam Proyek Pengadaan Bibit Bawang Merah tahun anggaran 2018. Selain itu bagaimana mungkin Advokat Stefanus Matutina bisa bertindak fair dan adil dalam menjalankan profesinya apabila pada satu sisi Advokat Stefanus Matutina bertindak selaku Kuasa Hukum Pemkab Malaka yang merupakan institusi yang paling dirugikan akibat dugaan tindak pidana korupsi dalam Proyek Pengadaan Bibit Bawang Merah tahun anggaran 2018, sementara pada sisi yang lain Advokat Stefanus Matutina juga bertindak selaku Kuasa Hukum beberapa tersangka tindak pidana korupsi dalam Proyek Pengadaan Bibit Bawang Merah tahun anggaran 2018 yang notabene merupakan pihak-pihak yang terindikasi sangat merugikan institusi Pemkab Malaka.

Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 pada Bab III tentang Hubungan Dengan Klien, pada Pasal 4 huruf (h) menyatakan bahwa : “Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu”. Selanjutnya
Pasal 4 huruf (j) menyebutkan bahwa : “Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan”.

Dengan rujukan aturan yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia pada Bab III tentang Hubungan Dengan Klien, Pasal 4 huruf (h) dan (j) tersebut maka demi keluhuran profesi dan integritas martabat Advokat semestinya Advokat Stefanus Matutina harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan pembelaan terhadap Pemkab Malaka maupun terhadap beberapa tersangka tindak pidana korupsi dalam Proyek Pengadaan Bibit Bawang Merah tahun anggaran 2018, tanpa perlu menunggu adanya laporan dan sanksi dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang menaunginya. Advokat Stefanus Matutina seharusnya bisa mencontoh sikap Advokat Otto Hasibuan yang tegas bersikap mengundurkan diri sebagai pengacara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dalam kasus suap sengketa pilkada di MK, sebab menurut Advokat Otto Hasibuan pada saat itu Akil Mochtar berpotensi melakukan pelanggaran dalam sidang sengketa Pilkada Jatim 2013, dimana Advokat Otto Hasibuan juga merupakan pengacara dalam Gugatan Pilkada Jatim 2013 yang diajukan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa – Herman Sumawiredja.

Selaku Kuasa Hukum Pemkab Malaka, Advokat Stefanus Matutina dalam pernyataannya di berbagai media online secara tegas mengatakan Bupati Malaka Stefanus Bria Seran dan Ketua DPRD Kabupaten Malaka Adrianus Bria Seran serta Kadis Perijinan Kabupaten Malaka Yanuarius Bria Seran tidak terlibat dan tidak tersangkut dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam Proyek Pengadaan Bibit Bawang Merah tahun anggaran 2018 di Kabupaten Malaka. Lantas publik pun bertanya-tanya bagaimana mungkin Advokat Stefanus Matutina bisa secara prematur membuat pernyataan tegas seperti itu sementara pihak penyidik Polda NTT pun sampai saat ini masih bekerja secara profesional untuk mengembangkan penyidikan terhadap pihak-pihak lainnya tersebut. Begitu pula dalam proses laporan polisi di Polres Malaka oleh Pemkab Malaka terhadap Alfred Baun terkait tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terhadap Bupati Malaka, Advokat Stefanus Matutina justru membuka dan menggunakan data-data kerahasiaan para kliennya dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka di Polda NTT demi keuntungan kliennya yang lain yaitu institusi Pemkab Malaka.

Dengan mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia tentang larangan menjalankan profesi yang bersifat benturan kepentingan itu maka sesungguhnya publik menghendaki agar Profesi Advokat dijalankan tidak semata-mata demi mengejar materi namun yang terutama adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan seluhur-luhurnya. Kiprah Advokat dalam membela perkara tidak boleh mengikuti kehendak dari Klien atau pihak lainnya yang menginginkan penghalalan segala cara melalui rekayasa legitimasi hukum terhadap suatu kasus ataupun perkara. 

Jakarta, 23 April 2020

(MERIDIAN DEWANTA DADO, SH – ADVOKAT PERADI / KOORDINATOR TIM PEMBELA DEMOKRASI INDONESIA WILAYAH NTT / TPDI-NTT)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *