Belasan Miliar Bangun Kantor DPRD Malaka Setengah Jadi, SBS Dan Adrianus Bria Seran Di Mohon Klarifikasi

Nkripost, Malaka – Dinamika kontestasi politik pada Proses pilkada serentak di kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin memanas. Mulai dari peritiwa Pelemparan terhadap rombongan Relawan, penghadangan relawan, Pemukulan terdahap Wartawan hingga Saling ejek mengejek di media sosial.

Beberapa hari terakhir publik jagad maya Malaka dihebohkan dengan munculnya postingan tentang dugaan mangkraknya pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Malaka yang di duga menelan belasan miliar rupiah.

Penelusuran awak media ini di jagad maya tersebut, salah satunya penelusuran pada akun – akun grup Facebook kabupaten Malaka yang muncul berbagai Postingan foto dan unggahan bertuliskan berbagai macam ungkapan dan pertanyaan seputar belum selesainya pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Malaka yang diduga menelan belasan miliar rupiah.

Salah satunya seperti yang di lansir awak media pada postingan Polce Unsain di Grup Facebook Malaka Memilih Bebas Berdiskusi

Polce Unsain Dalam Postingannya yang di lampirkan dengan Foto Tampak Gedung DPRD Kabupaten Malaka yang belum selesai pembangunan pada Grup Facebook Malaka Memilih Bebas Berdiskusi  Tersebut, Ia menyidir dengan Kata TRANSPARAN.

Diketahui dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pemerintah baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif dituntut untuk jujur, bersih dan transparan dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.

Loading...

Berikut Kutipan postingannya: Ini yang namanya transparan. Transparan penggunaan anggarannya dan transparan gedungnya (tembus depan sampai belakang.

#HORAS 🙄🙄🙄🙄

Hak senada juga terjadi pada postingannya Remigius Bertalus Manek di Grup Facebook PILKADA MALAKA 2020, pada postingan tersebut Remigius Bertalus Manek melampirkan dengan tangkapan layar data yang didapat dari LPSE Kabupaten Malaka dan foto kantor DPRD Malaka yang belum selesai tersebut dengan beberapa uraian yang di beri judul PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DPRD KABUPATEN MALAKA TINGGAL TULANG

Loading...

Berikut kutipan uraian pada postingannya Remigius Bertalus Manek di Grup Facebook PILKADA MALAKA 2020,

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DPRD KABUPATEN MALAKA TINGGAL TULANG

Sesuai dengan data yang didapat dari LPSE Kabupaten Malaka. Bahwa dana untuk pembangunan Kantor DPRD Kab. Malaka, sebagai berikut:

* Perencanaan teknis kantor DPRD Kab. Malaka. Pada tanggal 23 februari 2017. Sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta);

* Pembangunan gedung kantor DPRD Kab. Malaka. Pada tanggal 20 September 2017. Sebesar Rp. 5.000.000.000. (Lima Milyar);

* Belanja Modal Gedung dan bangunan/lanjutan pembangunan gedung kantor DPRD Kab. Malaka, pada tanggal 04 juli 2018. Sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar);

* Belanja Modal pembangunan tahap III gedung Kantor DPRD Kab. Malaka. Pada tanggal 16 April 2019, sebesar Rp. 4.900.000.000 (Empat Milyar, Sembilan Ratus Juta);

Loading...

* Belanja Modal pengawasan pembangunan gedung kantor DPRD Kab. Malaka. Pada tanggal 04 Juli 2019, sebesar 145,915.000,..(Seratus empat puluh lima juta, sembilan ratus,lima belas ribu);

Maka total keseluruhan anggaran penyediaan barang dan jasa untuk Pembangunan DPRD Kab. Malaka yang dikalkulasikan keseluruhan sebesar, Rp. 15.295.915.000,00 (Lima belas milyar, dua ratu sembilan puluh lima juta, sembilan ratu lima belas ribu).

Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Malaka, dalam pengawasan terhadap pemerintah seperti apa dan selama ini, mereka berkantor dimana..?

Mengapa tidak ada yang dapat membicarakan soal anggaran pembangunan gedung Kantor DPRD Kab. Malaka…?????

Melihat fenomena dinamika politik ini sebagai penegak hukum yang memiliki tanggung jawab moril untuk memberikan pendidikan hukum pada momentum tahun politik, Advokat Yulius Benyamin Seran merasa perlu ada  klarifikasi terkait informasi yang sudah beredar luas di Masyarakat Malaka tentang sejumlah besar uang negara yang jumlahnya sangat fantastik disebutkan hanya menghasilkan satu bangunan kantor DPRD Kabupaten Malaka yang masih jauh dari kata rampung tersebut agar masyarakat tidak membangun opini secara liar.

Tidak tanggung – tanggung sosok Pengacara Muda asal Malaka Timur ini menyampaikan permohonan klarifikasi melalui surat terbukanya yang di unggah akun media sosialnya atas nama Eland Seran Jr. Pada  grup Facebook DR. SIMON NAHAK,SH,MH, PRAKTISI HUKUM DAN AKADEMISI yang di tujukan kepada Stefanus Bria Seran (SBS) selaku Bupati Malaka periode 2015 – 2020 yang saat ini kembali maju mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Malaka dan Adrianus Bria Seran selaku Ketua DPRD Kab. Malaka Periode 2015 – 2020.

Lebih lanjut Advokat Yulius Benyamin Seran meyampaikan alasan permohonan klarifikasi tersebut agar masyarakat tidak membangun opini secara liar yang menurutnya dapat merugikan Paslon SBS – WT yang saat ini sedang bertarung dalam perhelatan politik Pilkada Malaka 2020.

Berikut Kutipan Selengkapnya postingan Eland Seran Jr. pada grup Facebook DR. SIMON NAHAK,SH,MH, PRAKTISI HUKUM DAN AKADEMISI:

KEPADA YTH.
1. BP. STEFANUS BRIA SERAN selaku Bupati Malaka periode 2015 – 2020
2. BP. ADRIANUS BRIA SERAN selaku Ketua DPRD Kab. Malaka Periode 2015 – 2020

Loading...

Di – Rumah Kuning, Desa Haitimuk – Malaka

Perihal : Mohon Klarifikasi

Dengan hormat,
Menunjuk perihal di atas izinkan saya memohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak berdua agar segera memberikan klarifikasi terkait informasi yang sudah beredar luas di Masyarakat Malaka tentang sejumlah besar uang negara yang jumlahnya sangat fantastik disebutkan hanya menghasilkan satu bangunan kantor DPRD Kabupaten Malaka yang masih jauh dari kata rampung seperti photo terlampir.

Adapun maksud saya memohon klarifikasi ini agar masyarakat tidak membangun opini secara liar yang dapat merugikan Paslon SBS WT yang saat ini sedang bertarung dalam perhelatan politik Pilkada Malaka 2020. Saya masih ingat beberapa waktu lalu ada isu yang menjadi konsumsi publik terkait renovasi dan sewa rumah pribadi sebagai rujab Bupati kemudian ada kata BIADAB menghiasi berita klarifikasi. Saya pun berharap agar nantinya di dalam berita klarifikasi terkait mega proyek kantor DPRD Kabupaten Malaka ini tidak boleh lagi menggunakan kata BIADAB agar tidak menimbulkan dampak psikologis RAKYAT Malaka yang sudah terlanjur membagikan informasi ini.

Sekiranya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam permohonan klarifikasi ini, saya memohon maaf yang sebesarnya.

Sekian permohonan dari saya atas perhatian dan berkenannya Bapak berdua memberikan klarifikasi, saya haturkan berlimpah terima kasih.

Hormat saya
Adv. Yulius Benyamin Seran

Nkripost – Malaka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *