Beda Penjelasan Pemkab Kubar Soal Jembatan ATJ, Pjs Bupati: Proyek Melewati Masa Jabatan Bupati, BKAD: Ada Kasus Hukum

Nkripost, Kutai Barat – Penjelasan pemerintah Kabupaten Kutai Barat soal tidak dilanjutkannya proyek jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ) di kelurahan Melak Ilir kecamatan Melak yang mangkrak sejak 2015 kembali menimbulkan tanda tanya.
Sebab keterangan eksekutif maupun legislatif terkesan tidak sinkron. Alasan dibalik mandeknya pembangunan jembatan yang telah menghabiskan dana lebih dari Rp 300 Miliar itu juga berubah-ubah.
Isu ini bahkan ramai diperbincangkan masyarakat di sosial media, hingga membuat pemerintah Kubar angkat bicara.

Pejabat sementara (Pjs) Bupati Kubar M.Syirajudin saat menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi isu di media sosial tentang jembatan ATJ di kantor Bupati Kubar baru-baru ini tak meredakan tanda tanya publik.
Sebab Pjs bupati yang didampingi Sekertaris Daerah Kubar Ayonius dan Kepala BP3D Achmad Sofyan tak sedikitpun menyinggung soal kasus hukum di proyek jembatan ATJ seperti yang digembar gemborkan selama ini.

Syirajudin yang mengisi kekosongan kursi bupati usai FX.Yapan cuti kampanye sejak akhir September 2020 lalu menyebut, alasan tidak dilanjutkan proyek multiyears itu karena kontraknya melewati masa jabatan kepala daerah sebelumnya.
Hal itu merujuk pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 54 a ayat 6 disebutkan bahwa jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah.
“Dengan demikian maka seharusnya proses pengerjaan sampai dengan penyelesaian proyek tersebut harus sesuai pada masa pemerintahan Bupati Kutai Barat periode 2011-2016,”jelas Syirajudin kepada wartawan di ruang kerja bupati Selasa (17/11/2020).

Sementara kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kutai Barat Achmad Sofyan membeberkan kronologi proyek mangkrak tersebut.
Menurutnya proyek jembatan ATJ dikerjakan dengan jangka waktu mulai 21 November 2012 sampai 20 November 2015 dengan anggaran sebesar Rp 341 milyar sesuai kontrak nomor 600/2.1/002/BM-A.04/TJ/DPU-KB/XI.
Namun kontrak itu diperpanjang hingga 30 November 2016 dengan tambahan anggaran sebesar Rp 286 Miliar.
“Dalam perjalannya terjadi perpanjangan kontrak sampai addendum 4, dimana sampai akhir masa jabatan kepala daerah 18 April 2016 melebihi waktu MoU multiyears dengan DPRD tanggal 20 November 2015. Perpanjangan kontrak melebihi masa akhir jabatan tanggal 18 April menjadi 30 November 2016 setelah terjadi cutting off (pemutusan kontrak) sesuai dengan nilai fisik yang telah terealisasi dilapangan,”katanya.

Meski begitu Sofyan tak menjelaskan pengalihan anggaran 286 Miliar tersebut. Hanya saja mantan Pj.Sekda itu mengaku di tahun 2016 anggaran pemkab Kubar mengalami defisit hingga Rp 500 Miliar lebih. Akibat pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Penurunan DBH dari 1 triliun 93 milyar menjadi 501 milyar rupiah,”sebutnya.

Kemementerian Keuangan juga memotong DAK fisik dari 91,7 milyar menjadi 82,4 milyar. Di saat bersamaan pemkab Kubar juga harus membayar hibah sebesar 80 Milyar kepada Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Daerah Otonomi Baru.
“Sehingga berdampak pada pemotongan dan penundaan kegiatan pembangunan Multiyears,”sambung mantan asisten satu tersebut.

Loading...

Baru di tahun 2017 hingga 2018 pemkab Kubar melakukan langkah-langkah strategis untuk melanjutkan pembangunan jembatan di sungai Mahakam ini. Mulai dari konsultasi dengan pemerintah pusat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga menggandeng tim Ahli dari Institut Surabaya (ITS) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) guna melakukan kajian teknis.
“Pada ABPD Perubahan 2017, Pemerintah Kutai Barat melakukan pendampingan teknis pembangunan Jambatan ATJ sesuai saran BPK RI bekerja sama dengan ITS dan ITB. Dengan hasil kajian terjadinya Lendutan 45 Centimeter, kemiringan pada Pylon satu 79 milimeter kearah Utara, Pylon dua 44 milimeter kearah Selatan. Sebelum pembangunan dilanjutan harus dikembalikan ke posisi semula,” ujarnya.

Pendampingan teknis berlanjut di tahun 2018 hingga akhirnya ITB dan ITS merincikan biaya untuk kelanjutan jembatan ATJ sebesar Rp 272,7 milyar.
Sayangnya meski dari kajian teknis, hukum maupun aturan sudah jelas, pemkab Kubar tetap tidak bisa melanjutkan proyek jembatan sepanjang 1000 meter lebih itu.
Alasannya sebagian dokumen proyek hilang.
“Untuk melanjutkan pembangunan Jembatan ATJ, memerlukan data fisik struktur dan pembangunan awal Jembatan ATJ sampai dengan selesainya kajian teknis, namun data tersebut tidak didapatkan,”ucap Ahmad Sofyan.

Analisa tersebut kata Sofyan diperlukan untuk mengembalikan posisi jembatan yang berubah posisi karena terhentinya kegiatan pembangunan Jembatan. Analisa struktur hanya dapat dilakukan oleh kontraktor pelaksana baru, karena berkaitan dengan metode konstruksi yang baru serta berat dan kekakuan travler yang akan digunakan untuk membangun struktur tag jembatan cable stayed.
Pemerintah sempat melakukan konsultasi hingga rapat dengan pemerintah pusat maupun pemrpov Kaltim untuk kelanjutan jembatan ATJ sejak 2018. Namun hasilnya lagi-lagi terbentur aturan soal proyek multiyear yang tidak boleh melewati masa jabatan kepala daerah.
Di sisi lain pemkab juga kesulitan mencari anggaran untuk membiayai proyek jembatan penghubung kecamatan Melak dan Mook Manaar Bultan tersebut. Sempat juga melakukan upaya pinjaman ke PT.SMI sebesar 300 Milyar rupiah namun tak berhasil.
Lalu pada tahun 2018 direncanakan kontrak multiyears selama dua tahun sampai tahun 2020 dengan total anggaran 215 milyar menggunakan APBD Kutai Barat. Namun prosesnya bersama DPRD Kutai Barat hanya sampai pada tahap pendapat akhir fraksi.

Loading...

Beda Pendapat.

Kronologi proyek jembatan ATJ yang disampaikan Pjs Bupati M.Syirajudin dan kepala BP3D Kubar Ahmad Sofyan ini tak sedikitpun menjelaskan soal kasus hukum yang disebut-sebut jadi biang kerok mangkraknya proyek wah tersebut.
Padahal Kepala BKAD Sahadi mengklaim kasus korupsi PT.Waskita Karya selaku kontraktor pelaksana proyek ikut menghambat rencana kelanjutan ATJ.
“Itu kan bermasalah. Walaupun itu masalahnya internal mereka artinya PT.Waskita Karya. Tapi persoalannya sekarang objek proyek inikan ada di pemerintah kabupaten Kutai Barat. Terus uang untuk membayar proyek itu juga adalah uang pemkab Kutai Barat. Coba proyek itu pakai dana APBN ya kita sama sekali lepas tidak ada tanggungjawab kita disitu,”ungkap Sahadi Senin (9/11/2020) di kantornya kompleks Pemkab Kubar.

Sedangkan bupati FX.Yapan yang saat ini tengah cuti kampanye Pilkada 2020 dalam beberapa kesempatan menjelaskan kepada awak media bahwa ada dokumen proyek yang hilang. Sehingga proyek-proyek multiyears terpaksa ditunda.
“Ada beberapa proyek multiyears yang sekarang ini mangkrak karena data di arsip bahkan dinas terkait tidak ada. Padahal masyarakat menghendaki proyek itu harus dilanjutkan. Tapi bagaiman mau lanjut kalau data di dinas PU saja tidak ada”, pungkas FX.Yapan seperti dikutip dari rri.co.id dalam berita berjudul : Ini Alasan Pemda Kubar Belum Bisa Lanjut Pembangunan Jembatan ATJ yang Mangkrak, terbit 10 November 2019.

Belakangan ucapan politisi PDIP itu justru dibantah oleh ketua DPRD Kubar Ridwai. Hal itu diungkapkan Ridwai saat rapat kerja dengan pemkab Kubar 10 Februari 2020 lalu.

“Yang menjadi kendala itu adalah dokumen awal itu yang belum ditemukan. Ketika kita panggil mereka (dinas PUPR) ternyata dokumen ini ada. Yang terjadi adalah persoalan hukum,” kata Ridwai seperti dikutip dari youtube RRI Sendawar.
Pernyataan Ridwai itu juga diperkuat oleh kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Kubar Philip seperti diwartakan media DiswayKaltim.com 14 Februari 2020.
“Semuanya masih lengkap. Tidak hilang. Saya kasih liat luarnya saja. Tidak boleh difoto,”ungkap Philip.

Ismail Thomas Buka Suara
Seperti diberitakan sebelumnya, mantan bupati Kubar Ismail Thomas mempertanyakan soal kelanjutan proyek jembatan ATJ. Mengingat sebelum mengakhiri jabatan pada April 2016, dirinya sudah menganggarkan biaya lebih dari Rp 100 Miliar.
“Setelah masa jabatan saya sebagai Bupati berganti ya saya tidak tahu kenapa dana itu tidak dipakai,”jelas Ismail Thomas di Sendawar 5 November 2020.

Anggota komisi VII DPR RI tersebut juga menegaskan jika persoalan hukum dalam proyek jembatan ATJ yang diusut KPK hanyalah dalih pemerintah saat ini karena tak serius ingin membangun.
“Itu karena tidak ada niat membangun dan menyelesaikan saja, padahal proyek jembatan ATJ itu tidak ada kaitannya dengan persoalan hukum antara pihak PT Waskita Karya dengan pemerintah daerah. Terjadi korupsi itu di internal perusahaan Waskita Karya oleh oknum bukan dengan pemkab Kubar,”katanya.
“Kalau ada korupsi pasti sudah dipanggil pejabat pemkab Kubar,”sahut Thomas.

Loading...

Diketahui Proyek jembatan ATJ yang mangkrak sejak 2015 menuai tanda tanya di tengah masyarakat Kubar. Terutama sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi yang dilakukan pejabat PT.Waskita Karya akhir 2018.
Lembaga antirasuah itu menemukan adanya kontraktor fiktif yang dibuat oleh oknum PT.Waskita Karya pada 14 proyek Multiyears di tanah air hingga merugikan negara Rp 200 miliar lebih. Termasuk jembatan ATJ di Kutai Barat.
Gara-gara kasus itu, proyek jembatan ATJ yang bakal jadi jembatan termegah di Kubar ini jalan ditempat.

NKRIPOST KALTIM – JOHANSYAH.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *