Kategori
EDITORIAL

Bawaslu Babel Minta Pengawas Harus Peka Terhadap Pelanggaran Tahapan Pencalonan Pilkada 2020 di Babel

BAGIKAN :

NKRIPOST, BELITUNG TIMUR – Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada Serentak tahun 2020 di Manggar Kabupaten Belitung Timur, Selasa (11/02/2O2O)

Kegiatan rakernis tersebut dihadiri Ketua Bawaslu provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi lrawan, Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Andi Budi Yulianto, Kabag Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hilton Tampubolon, Kasubbag Teknis Pengawasan Penyelenggara Pemilu (Tp3) Bawaslu provinsi Kepulauan Bangka Belitung Givson Sianturi serta Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Bangka Belitung beserta staff yang membidangi Divisi pengawasan.

Dalam kesempatan ini, selaku Kabag Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu provinsi Kepulauan Bangka Belitung Hilton Tampubolon selaku Panitia pelaksana Rakernis mengungkapkan rakernis ini dilakukan sebagai upaya mempersiapkan strategi pengawasan tahapan pencalonan Pilkada dengan memetakan potensi masalah yang akan dihadapi serta menjalin koordinasi yang baik dengan KPU termasuk menjalin sinergisitas antar pengawas pemilu dalam mengawasi tahapan pencalonan yang diperkuat melalui sharing pengalaman dari jajaran Pengawas pemilu.

Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi lrawan mengungkapkan Pengawas Pemilu harus peka terhadap potensi masalah dan harus segera menyusun strategi pencegahan dalam kerangka pencegahan.

“Yang perlu dipahami, selaku pengawas haus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap potensi masalah yang dapat muncul di tahapan pencolonon ini.” Pungkas Edi.

Edi Irawan juga menambahkan, menurutnya harus ada persiapan yang matang sebagai antisipasa untuk mendeteksi dini terhadap potensi masalah dalam setiap tahapan Pilkada tahun 2020 dalam waktu dekat, khususnya menghadapi tahapan pencalonan perseorangan.

Lebih lanjut Edi menegaskan tak hanya pada tahapan pencalonan saja, tetapi tahapan secara keseluruhan diharapkan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengoptimalkan pengawasan upaya
pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Pengawas Ad Hoc ditingkat
Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

“Panwascam dan PPL setempat tidak hanya melakukan tugas teknis saja. Harus ada anggaran lebih bagi mereka untuk melakukan berbagai metode sosialisasi sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang akan terjadi nanti”, terangnya.

Selain itu, salah satu anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Koodinator Divisi pengawasan Andi Budi Yulianto memaparkan dalam pengawasan verifikasi administrasi dukungan calon perseorangan nanti, harus menggunakan prinsip “kehati – hatian” dalam tindaklanjut pengawasan”.

“Selaku Bawaslu Kabupaten/Kota harus menerapkan prinsip kehati – hatian dalam mengambil kebijakan sebagai tindaklanjut hasil pengawasan ketika dihadapkan dengan diskresi yang muncul, tahap verifikasi administrasi syarat jumlah dukungan dan sebaran bokal colon perseorongan”,singgungnya.

Selain itu, Andi menambahkan bahwa ada 3 (tiga) potensi awal yang dapat terjadi tergantung dari bakal calon yang
mendaftar dan prosesnya, Pertama potensi bakal calon yang maju masih berstatus bebas bersyarat. Kedua, bakal calon yang belum mundur dari jabatan tertentu, dan Ketiga yaitu bakal calon mantan terpidana harus dicermati lembaga yang mengeluarkan surat keterangannya. (Sumarwan)

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *