Barkormas Tantang Kejati Sulsel Periksa Pengadaan Motor RT di Barru

BAGIKAN :
Ketua Bakormas Rumah Aspirasi Indonesia, Farid.

MAKASSAR, NKRIPOST.COM – Badan Kordinator Mahasiswa (Bakormas) Rumah Aspirasi Indonesia mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati Sulsel) untuk mengusut masalah pengadaan kendaran dinas (randis) Kepala RT yang dianggarkan oleh beberapa desa di Kabupaten Barru.

Diketahui, anggaran yang digunakan pemerintah desa untuk pengadaan motor dinas RT tersebut bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Program tersebut merupakan janji politik Bupati Barru yang penganggarannya diserahkan kepada pemerintah desa, dan menggunakan dana dari desa sendiri.

Hal ini yang menjadi kewenangan sepihak Pemkab Barru yang anggap telah melanggar aturan Permendagri no

Ketua Bakormas Rumah Aspirasi Indonesia Farid menganggap pihak pemerintah Kabupaten Barru tidak serius dalam menanggapi hal tersebut.

Ia menilai adanya penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pemkab Barru dalam pengadaan kendaraan (motor) dinas Kepala RT.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no 18 tahun 2018, bahwa RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai mitra pemerintah desa, dan tidak termasuk dalam perangkat desa.

Sedangkan sumber dana yang digunakan pemerintah desa baik itu DD dan ADD, dan sebagainya tidak menjadi dasar pembeda setelah disusunnya APBDes.

Seperti yang diatur dalam Permendagri no 1 tahun 2016, tentang pengelolaan aset desa. Bab 1 pasal 1 ayat 5 berbunyi “Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah”.

Jika ditinjau asas manfaat dari aset desa berupa motor dinas RT tersebut, berdasarkan Permendagri no 1
tahun 2016, masuk dalam bentuk pinjam pakai aset desa.

“Jadi anggaran yang digunakan pemerintah desa untu pengadaan motor RT adalah bentuk pinjaman,” jelas Farid kepada awak media, Jumat (20/12/2019).

Untuk itu, kata Farid, pihaknya tetap menunggu keputusan dari dari Kejati Sulsel agar segera mengusut kasus ini.

“Kita tunggu hasil audit dari Inspektorat Barru, sembari kami meminta Kejati untuk bisa turut andil di dalamnya. Kami juga sudah berikan surat tembusan ke pihak-pihak terkait yang berwenang, salah satunya Dinas PMD provinsi” kata Farid.

Menurutnya, hal tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena ada proses hukum atau aturan yang tercederai di dalamnya yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Barru.

“Kita akan tetap kawal masalah ini dan isu ini hingga selesai, kalau benar Motor Dinas RT itu adalah hasil Japol (Janji politik), berarti pemda dalam hal ini Bupati Barru sudah secara terang-terangan mengebiri dana desa untuk kepentingan kelompok tersendiri,” kunci Farid.(**)

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami