Araksi Hanya Dipanggil untuk Klarifikasi dan Minta Polres Malaka Fokus Masalah Korupsi

Nkripost, Malaka- Ketua Araksi Propinsi NTT Alfred Baun dimintai klarifikasi terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Bupati Malaka. Alfred meminta Polres Malaka lebih fokus dalam menangani dugaan korupsi dalam pengadaan Itik di Kabupaten Malaka, bukan justru mengurus pencemaran nama baik.

Alfred Baun menjelaskan, “Bahwa berdasarkan surat telegram Kapolri dengan ST/ nomor 3388/ XII / HUM.3.4/2019 yang berisi arahan tentang penanganan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka seharusnya Polres Malaka harus benar-benar fokus untuk mengusut tuntas masalah korupsi soal pengadaan Itik di Kabupaten Malaka, bukan justru mengurus pencemaran nama baik”.

Hal ini diungkapkan oleh ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi ( ARAKSI ) Propinsi NTT ketika melakukan konferensi pers kepada media seusai memenuhi panggilan polres Malaka hari ini sabtu, (28 / 11 / 2020).

Loading...

Alfred lebih lanjut menjelaskan bahwa, benar dirinya diberikan surat panggilan dari Ditreskrim Polres Malaka sejak dua hari lalu dan sebagai warga negara yang baik wajib hukumnya untuk datang memenuhi panggilan tersebut.

Alfred mengungkapkan bahwa dirinya dicerca dengan 15 pertanyaan dari penyidik, namun menurutnya pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah hal substansi yang tidak bisa saya jelaskan dan itu tidak mungkin dibeberkan kepada Polres Malaka sebelum ada putusan ingra. Sebab jika dirinya diminta untuk membuka hal substansi tersebut, maka Polres Malaka wajib meminta keterangan dari pihak polda NTT dengan alasan bahwa kasus ini sementara di tangani oleh Polda NTT.

Alfred Baun selaku ketua Araksi menegaskan bahwa, hal substansi yang berhubungan dengan pencemaran nama baik Bupati Malaka dilatarbelakangi dua item masalah yakni aktor di balik masalah bawang merah dan dugaan Bupati turut hadir dana cair 1,4 miliar, sehingga menurutnya dua hal yang substansi ini yang sementara di tangani oleh Polda NTT. Dan jika dipaksakan untuk membuka, maka itu harus dibuka di persidangan.

Alfred mengungkapkan, “Saya sebagai ketua Araksi punya wewenang untuk menduga terhadap siapapun yang berhubungan dengan kasus ini. Dengan ketentuan untuk mengantisipasi korban yang berhubungan dengan masalah substansi yang sedang berkembang. Oleh karena itu “saya” selalu memakai asas praduga tak bersalah termasuk laporan saya “kepada” KPK di jakarta soal dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati Malaka dan ketua DPRD Kabupaten Malaka”.

Alfred meminta Polres Malaka untuk serius mengusut tuntas masalah Itik, bukan justru mengejar dirinya dengan masalah dugaan pencemaran nama baik. Sebab sudah terbukti Araksi telah bekerja keras untuk mengembalikan kerugian negara sebesar empat ratus enam puluh juta rupiah sudah dikembalikan kepada khas daerah kabupaten Malaka dan juga 4 miliar lebih yang araksi persembahkan kepada rakyat malaka dan itu sudah disita sebagai barang bukti.

Alfred menjelaskan bahwa pengembalian dana atas kasus itik berdasarkan SP2HP dari pada Polres Malaka kepada Araksi menjelaskan bahwa, dana sudah dikembalikan kepada khas daerah yakni bulan mei dan juni. maka berdasarkan laporan Araksi pada tanggal 11 maret 2020, baru ada sprindik untuk pemeriksaan kasus ini dan sesudah sprindik, maka baru ada pengembalian keuangan negara senilai empat ratus juta dari angka plafon 500 juta. Dan artinya benar bahwa ada kerugian negara karena dugaan korupsi pada kasus itik.

Alfred baun menegaskan bahwa jika tidak ada penetapan tersangka dalam kasus itik Malaka, maka Araksi akan tetap membawa kasus ini sampai KPK. Dan soal progres penangan kasus bawang merah menurutnya, pada awal bulan desember 2020 antara tanggal satu sampai dengan tanggal lima, KPK akan kembali turun untuk ekspose kasus bawang merah dan akan menetapkan tambahan tersangka.(km -tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *