Anggota DPRD Sebut Pernyataan Sikap Liu Rai Kamanasa Bisa Dipidana, Ini Respon Pengacara Muda Asal Malaka Timur

Video Klarifikasi Pernyataan Sikap Ina Ama Liu Rai Wedare, Kamanasa Malaka Tengah

Nkripost, Malaka – Proses pilkada serentak di kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur semakin memanas. Mulai dari peritiwa Pelemparan terhadap rombongan Relawan, penghadangan relawan, Pemukulan terdahap Wartawan hingga saling mengancam untuk saling memidanakan.

Hari Jumat, 16/10/2020 atau satu hari yang lalu publik Malaka dihebohkan dengan munculnya video pernyataan sikap yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang menamakan diri Ina Ama Liurai Rumah Adat Wedare Kamanasa. Pantauan awak media ini video penolakan yang baru diupload satu hari ke chanel youtube tersebut telah ditonton sebanyak lebih dari 3.169 dengan 17 suka.

Video Pernyataan Sikap

Terkait beredarnya video itu, Ketua Tim Pemenangan Paslon SBS-WT pun angkat bicara dan mengatakan beredarnya video Tolak SBS WT Langgar UU Pemilu Bisa dipidana seperti yang telah diberitakan oleh salah satu media online libasmalaka.com.

Pernyataan keras dari Anggota DPRD Kabupaten Malaka dari Fraksi PDIP tersebut mengundang tanggapan dari sosok Pengacara Muda asal Malaka Timur, Yulius Benyamin Seran untuk membuat analisa hukum dalam bentuk ulasan yang diposting di grup facebook Pilkada Malaka 2020.

Adv. Yulius Benyamin Seran

Berikut ulasan lengkapnya yang dikutip dari postingannya:

Berbicara tindak pidana Pemilu tidak lepas dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum (PERMA 1/2018). Pasal 1 angka 2 Perma 1/2018 telah membatasi ruang lingkup Tindak Pidana Pemilu hanyalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2017 Tentang Pemilihan Umum.

Loading...

Sampai disini saya ingin menegaskan bahwa Tidak Mungkin Ada Jenis Tindak Pidana Pemilu diluar daripada apa yang sudah diatur di dalam UU Pemilu.

Barulah kemudian di dalam Bab II tentang Ketentuan Pidana Pemilu Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU 7/2017, diaturlah jenis-jenis tindak pidana pemilu beberapa di antaranya adalah sbb:

  1. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalan Pasal 488 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.
  2. Kepala desa yang terlibat politik praktis dan melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan perserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 490 yang berbunyi “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.
  3. Mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu; sebagaimana diatur dalam Pasal 491 yang berbunyi “Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidanadengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”
  4. Melaksanakan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU; diatur di dalam Pasal 492 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”
  5. Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye; diatur dalam Pasal 493 yang berbunyi “Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”
  6. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu; diatur dalam Pasal 496 yang lengkapnya berbunyi “Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Masih berkaitan dengan dana kampanye di atur dalam Pasal 497
Yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta”

  1. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya diatur dalam Pasal 510 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta”
  2. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan diatur dalam Pasal 514 yang berbunyi “Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 240 juta”
  3. Coblos dua kali atau memberikan hak suaranya lebih dari satu kali diatur dalam Pasal 516 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (“TPS”)/Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (“TPSLN”) atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta”.
Loading...

Membaca pernyataan Ketua Pemenangan Paslon SBS WT yang dimuat di laman berita online libasmalaka.com yang bernada ancaman terhadap RAKYAT Malaka khususnya Masyarakat Desa Kamanasa, lebih khusus lagi sekelompok masyarakat INA-AMA Liurai Rumah Adat Wedare Liurai Desa Kamanasa.

Telah memantik adrenalin saya untuk melakukan analisa yuridis yang semata-mata bertujuan mencerahkan masyarakat awam. Saya memulai dengan pertanyaan pembuka “apakah pernyataan sikap yang murni lahir dari kehendak hati nurani kelompok masyarakat Adat Wedare Liurai Kamanasa, dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pemilu?

Di atas sudah saya uraikan panjang lebar mengenai jenis-jenis delik pidana Pemilu. Dari semua delik tindak pidana Pemilu yang sudah diatur, menurut analisa yuridis saya tidak ada satu pun Pasal dalam UU Pemilu yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan untuk menjerat masyarakat yang menyatakan sikap secara terbuka menolak Paslon SBS-WT.

Adapun ketentuan Pasal 491 tentang perbuatan mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu mengandung batasan yang berbeda sebab menyatakan sikap menolak tidak bisa dimaknai secara gamblang sebagai mengacaukan, juga tidak bisa serta merta ditafsirkan sebagai bentuk menghalangi sebab baru sebatas pernyataan sikap belum ada perbuatan konkret berupa perbuatan menghalangi, juga tidak bisa dimaknai sebagai bentuk menggangu jalannya kampanye karena tidak ada kampanye di Kamanasa yg diganggu dalam bentuk konkret, baru sebatas pernyataan sikap.

Jadi, untuk dapat diterapkan Pasal 491 mengisyaratkan bentuk nyata dari perbuatan menghalangi, mengacaukan dan menggangu tersebut, kalau hanya sebatas pernyataan sikap jelas bukanlah delik pidana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 491 tersebut.

Sementara asas hukum pidana yang paling penting dan utama adalah asas Legalitas, dalam adagium bahasa kerennya “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali” semua mahasiswa Hukum semester 1 sudah harus paham ini yang mengandung pengertian “tidak ada tindak pidana (delik), jika tidak ada aturan yang mendahuluinya.

Sehingga apabila Bapak Dewan yang Terhormat Devin Hermin Ndolu mengatakan Video Penolakan tersebut dapat dipidana, menimbulkan pertanyaan Pasal berapa yang dilanggar?

Bahwa substansi dari pernyataan sikap INA AMA LIURAI RUMAH ADAT WEDARE LIURAI DESA KAMANASA tersebut adalah MENOLAK PASLON SBS WT DIKARENAKAN MEREKA PERNAH DIKECEWAKAN BAHKAN MEREKA MERASA PERNAH DILECEHKAN.

Loading...

Saya ingin mengajak pembaca mencermati fenomena PENOLAKAN ini dalam perspektif HAK ASASI MANUSIA.

Bahwa Kemerdekaan berekspresi merupakan salah satu hak yang fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seperti Bangsa Indonesia yang kita cintai ini.

Indonesia sebagai negara hukum, memberikan jaminan kebebasan berekspresi diatur dalam UUD 1945 Amandemen ke II yaitu dalam Pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Selain itu UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekpresi tersebut, dalam Pasal 22 ayat (3) UU tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebar luaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun media cetak elektronikdengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

Loading...

Sampai disini saya ingin menyudahi ulasan edisi “ANCAMAN PIDANA TERHADAP INA AMA LIURAI RUMAH ADAT WEDARE KAMANASA” dengan berpesan agar Masyarakat Malaka di dalam menyikapi pernyataan sikap penolakan tersebut haruslah dilakukan secara berimbang antara Pelaksanaan UU No. 7/2017 Tentang Pemilu v.s Penerapan UUD 1945 juncto UU No. 39/2009 Tentang HAM.

Antara Kepentingan Politik Pilkada Malaka setiap 5 tahunan dengan Eksistensi Ritual Adat Istiadat Tebe Bei Mau Sali Bei Bui Sali setiap tahun di Rumah Adat Wedare, Desa Kamanasa.

Antara merangkul RAKYAT yang terlanjur menyatakan sikap yang dinilai merugikan Paslon SBS WT dengan mempidanakan RAKYAT yang tidak berdosa.

Antara kadar intelektual Pemimpin dengan kadar hati nurani RAKYAT.

Loading...

Sekian dan Terima Kasih. Semoga bermanfaat.!

Salam Santun Bagi Seluruh Masyarakat Malaka yang BERADAB.

Malaka Timur, 17/10/2020
Adv. Yulius Benyamin Seran. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *