AMM-NTT Tuding Gubernur NTT Keluarkan Pernyataan Liar Tentang Persoalan Pulau Komodo

BAGIKAN :
 Orasi AMM NTT di halaman Kantor Gubernur NTT. (Di/foto: Yosep)

KUPANG – Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Nusa Tenggara Timur (AMM-NTT) melakukan aksi unjuk rasa dari titik start di Taman Nostalgia menuju Kantor Gubernur NTT dan berakhir di Kantor DPRD NTT. Kamis (15/08/2019).

Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap wacana penutupan Pulau Komodo dan relokasi penduduk Pulau Komodo yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT.

Dalam press rilis yang diterima detikindonesia.co, Koordinator Umum AMM-NTT, Isodorus Andi menolak dan mengecam keras wacana penutupan Pulau Komodo dan relokasi penduduk di Pulau Komodo oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa komodo menjadi hewan rebutan bagi sejumlah kalangan untuk mendapatkan jasa atau keuntungan yang sebesar-besarnya termasuk Gubernur NTT dan kolega – koleganya elitnya serta para pemafia komodo karena sampai hari ini pemerintah dan para penegak hukum tidak berhasil mengusut tuntas kasus penyeludupan 41 komodo dari Taman Nasional Komodo,” Tegas Isodorus.

Isodorus Andy menilai bahwa, “wacana yang dikeluarkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat tidak melalui kajian yang mendalam terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di Kawasan Taman Nasional Komodo dan ada kaitanya dengan kasus – kasus sebelumnya.

“Dan saya pastikan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat belum koordinasi dengan pihak pemerintah pusat dalam hal ini KLHK dan KSDAE serta konsep desainnya tidak jelas artinya pernyataan ini adalah pernyataan liar, sengaja diungkapkan guna untuk memantik reaksi masyarakat. Lebih lanjut, kami menduga bahawa ada kepentingan koorporasi tingkat elit yang bejat dan busuk ketika wacana liar ini dieksekusi.”

Lebih lanjut Isidorus Andi menyatakan, “Apa kewenangan Gubernur untuk menutup Pulau Komodo dan Merelokasi Penduduk di Pulau Komodo? Hemat kami Gubernur tidak punya kewenagan atas dasar UU. No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Komodo tidak bisa dilepaspisahkan dengan kehidupan masyarakat asli di Pulau komodo yang sudah ribuan tahun hidup berdampingan dengan binatang langka tersebut (komodo).”

“jauh sebelum ditetapkan menjadi 7 keajaiban dunia yang baru (new 7 wonders of the world), masyarakat di pulau komodo sudah hidup sejak lama di sana. Hemat kami Konservasi itu penting tetapi tidak harus menutup pulau komodo dan merelokasi masyarakat di pulau komodo. Lagi-lagi Pemerintah Provinsi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan konservasi terhadap Taman Nasional Komodo dan Merelokasi Penduduk di Pulau Komodo” apa lagi dengan menggunakan dalil Konservasi.”

Koordinator Lapangan, Robertus Dagul, menyampaikan wacana penutupan Pulau Komodo dan relokasi masyarakat di Pulau Komodo oleh Gubernur NTT sangat tidak masuk akal. Gubernur seolah tidak mempertimbangakan secara matang dengan pernyataannya.

“Masyarakat di Pulau Komodo sudah menyatu dengan komodo, bahkan seperti saudara kandung sendiri,” ungkap Robertus.

Robert melanjutkan, “kami kecewa dengan Gubernur sekarang karena lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan nasib masyarakat yang ada di pulau komodo.”

AMM-NTT mengeluarkan pernyataan sebagai berikut, pertama, menolak wacana Gubernur NTT terkait dengan wacana penutupan Pulau Komodo dan relokasi masyarakat adat Pulau Komodo. Kedua, mengecam keras wacana Gubernur NTT terkait dengan wacana penutupan Pulau Komodo dan relokasi masyarakat adat Pulau Komodo. Ketiga, bahwa wacana berkaitan dengan penutupan Pulau Komodo dan relokasi masyarakat adat di Pulau Komodo bukan kewenangan Pemerintah Propinsi NTT dalam hal ini Gubernur NTT. Merujuk pada UU. No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Perpres dan Pemen.

Keempat, Mendesak Gubernur NTT untuk menarik kembali pernyataaanya terkait wacana penutupan Pulau Komodo dan relokasi penduduk Pulau Komodo (Konferensi Pers). Kelima, masyarakat adat di Pulau Komodo tidak bisa di lepas atau pisahkan dengan komodo, sehingga AMM-NTT menolak relokasi masyarakat adat di Pulau Komodo. Keenam, konservasi tetap dilakukan tetapi tidak harus menutup Pulau Komodo dan merelokasi penduduk di Pulau Komodo (Kewenangan Pemerintah Pusat).(Detik Indonesia)

Publikasi : 15 Agustus 2019 by admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami