Kategori
POLITIK & HUKUM

Aliyasid : Lembaga KPK Menerima Pengaduan dan Laporan Masyarakat Tentang PPDB

BAGIKAN :

Makasar – Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, digunakan sebagai pedoman bagi kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan menetapkan zonasi sesuai dengan kewenangannya, serta pedoman bagi kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

Sesuai dgn permnendikbud Nomor 51 THN 2018 tentang PPDB 2019 perlu penerapan secara taransparansi dan akuntable,secara keseluruhan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Khususnya di kota makassar melihat peminat calon peserta didik di sekolah – sekolah unggulan dan favorit sepertinya mereka harus menelan pil pahit karena aturan sistem zonasi sesuai dengan Permendikbud 51 th 2018 merujuk pada permendiknas, tidak ada lagi sekolah yang favorit dan unggulan karena adanya pemerataan kualitas peserta didik dan pemerataan kualitas tenaga pengajar, juga peserta didik tidak lagi ada kendala antar peserta didik lain untuk bersosialisasi terutama pelajaran dari sekolah, karena jarak peserta didik yang satu dengan lain berjauhan.Inilah cita – cita pemrintah tentang zonasi.

Tidak terlepas dari hal di atas ,maka kami LEMBAGA KOMANDO PEMBERANTASAN KORUPSI (LEMBAGA KPK) KOTA MAKASSAR perlu melakukan pengawalan tentang PPDB 2019 dengan berkomitmen mendukung penuh program pemerintah ini, maka LEMBAGA KPK melakukan pemantauan di setiap sekolah khususnya di kota makassar dengan menurunkan porsonil – porsonil dan juga membuka pengaduan atau laporan masyarakat apabila ada sekolah yg bekerja tidak sesuai dengan aturan PPDB.

Sesuai dengan taqline Lembaga KPK, UNGKAP, BERANTAS DAN LAPORKAN apabila ada oknum – oknum yang memanfaatkan PPDB ini dan kami telah bersinergi dengan penegak hukum kepolisian dan kejaksaan untuk memberantas oknum – oknum tersebut.

saya selaku ketua LEMBAGA KPK kota makassar tetap mengarahkan teman – teman di lapangan untuk memantau secara teliti kerja – kerja panitia penerimaan peserta didik di setiap sekolah,dan juga menerima pengaduan dan laporan masyarakat apabila mereka merasa di rugikan,maka tetap laporan itu kami follow up sesuai SOP.(***)

Sumber : LEMBAGA KPK PIMDA KOTA MAKASAR

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *