Kategori
NUSANTARA

Ali Zamroni Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra: Pendidikan Non Formal jangan di Nomorduakan

BAGIKAN :
Ali Zamroni Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra

NKRIPOST – Dalam Kunjungan Kerja Spesifik komisi X para pegiat pendidikan masyarakat nonformal mempermasalahkan adanya restrukturisasi ditubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penghilangan nomenklatur pendidikan masyarakat dan kesetaraan dinilai akan berdampak adanya dikotomi antara pendidikan formal dan non formal. padahal dua jenis pendidikan ini dilindungi undang-undang dan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan.
Pendidikan masyarakat dan kesetaraan memerlukan penguatan dan Supporting yang khusus. Menggabungkan pendidikan formal dan formal ke Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah dinilai tidak tepat. ujar Ali Zamroni Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 dan Peraturan Mendikbud Nomor 45 Tahun 2019. Inti kedua aturan itu ialah mengenai konsolidasi eselon 1 di Kemdikbud setelah pendidikan tinggi (dikti) dikembalikan ke Kemendikbud. namun adanya penggabungan dan penghilangan beberapa unit kerja di Kemendikbud. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas akan digabung dengan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) dengan nomenklatur baru Ditjen PAUD dan Dikdasmen.

Selain dikmas dari nomenklatur direktorat jenderal, unit-unit kerja di bawah Ditjen PAUD dan Dikdasmen tidak ada yang khusus menangani dikmas. Hal ini dinilai akan berakibat buruk kepada perkembangan pendidikan nonformal yang tidak hanya mendidik anak-anak yang putus sekolah, tetapi juga memberantas buta huruf, memberdayakan masyarakat melalui berbagai pelatihan, kursus dan keterampilan lain.

Ali Zamroni mengatakan bahwa dengan adanya penghilangan seperti ini Pendidikan Masyarakat Non Formal seakan Dinomorduakan. Mereka merasa kehilangan rumah disaat nomenklatur “Dikmas” sudah tidak ada lagi dalam struktur organisasi kerja Kemendikbud, Apakah Pak Menteri mempunyai kajian khusus mengenai penghapusan ini. kami juga mengesalkan kenapa tidak ada pembahasan pada saat Rapat Kerja dengan DPR RI selama ini seakan akan hal ini di tutup tutupi oleh Menteri Nadiem. Pada kesempatan yang berbeda, Pelaksana Tugas Dirjen PAUD dan Dikmas sekaligus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Harris Iskandar menuturkan, memasukan dikmas ke bawah dikdasmen agar saling melengkapi untuk memberi berbagai alternatif pendidikan bagi masyarakat. Menurut dia, dari segi anggaran, harapannya tidak akan berkurang dan tetap akan ada pembinaan bagi dikmas.(**)

NKRI HARGA MATI

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *