Aksi KPK vs WP KPK: Memiliki Semangat yang Sama Terhadap Pemberantasan Korupsi

BAGIKAN :
Video Aksi Koalisi Pejuang Keadilan (KPK) vs Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

NKRIPOST.COM, JAKARTA – Korupsi kini telah menjelma menjadi sebuah kata dan perbuatan yang terdengar lumrah dan cukup memengkakan telinga masyarakat indonesia saat ini.

Sungguh ironis, melihat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia yang sampai kini seakan tidak ada abis nya bahkan seperti tidak pernah menemukan ujung atau titik terangnya

Korupsi di indonesia saat ini seakan telah menjadi permasalahan mendasar bahkan sudah merasuk ke dalam setiap sendi-sendi kehidupan sehingga sulit sekali untuk diberantas.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini yang semakin meluas dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah juga mencakup semua sektor yang ada, baik sektor pembangunan, sektor penegak hukum, menteri,legislatif, anggota pemerintah, bahkan pihak pemutus keadilan atau hakim.

Salah satu solusi yang dianggap cukup efektif dan dapat lebih maksimal dalam memberantas korupsi adalah peran serta masyarakat secara aktif untuk turut serta memberantas korupsi.

Dilansir dari ACCH KPK tentang peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.

Di samping itu, dengan peran serta tersebut masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tindakan diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak dan tanggungjawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan mentaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai kewajiban pejabat yang berwenang atau Komisi untuk memberikan jawaban atau menolak memberikan isi informasi, saran atau pendapat dari setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran atau kritik tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing.

Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menggunakan hak jawab informasi yang tidak benar dari masyarakat. Disamping itu untuk memberi informasi yang tinggi kepada masyarakat, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi berupa piagam dan atau premi.

Salah satu bentuk hak masyarakat dalam berperan serta ikut memberantas korupsi yakni hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Atas dasar itu hari ini hadir di depan Gedung KPK dari berbagai macam organisasi masyarakat yang tergabung dari Koalisi Pejuang Keadilan (KPK) menyampaikan aspirasi mereka,Jumat 30/8/2019

Sebagai berikut: Koalisi Pejuang Keadilan (KPK) Mendesak dan menuntut:

  1. Stop propaganda dan hentikan politisasi serta pelemahan institusi KPK
  2. Awas! Kepentingan terselubung WP KPK.
  3. Bubarkan WP KPK karena mereka adalah perkumpulan hama yang merusak serta sumber segala persoalan di Institusi KPK.
  4. Meminta sekaligus mendesak WP KPK agar tidak mengganggu dan intervensi terhadap Pansel KPK karena WP KPK bukan penguasa maupun penentu di KPK

Di saat yang bertepatan, Wadah Pegawai (WP) KPK bersama gabungan dari organisasi masyarakat, akademisi, aktivis antikorupsi, seniman, gerakan mahasiswa, serikat buruh,melakukan aksi dan berorasi di lobby gedung KPK.

Dimana dalam orasi dan gerakan yang dilakukan tersebut bertujuan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat KPK dan meminta kepada Presiden Joko Widodo selaku penanggungjawab Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK untuk tidak meloloskan/menetapkan calon 10 besar Pimpinan KPK yang diduga bermasalah terkait beberapa kriteria sebagai berikut,

  1. Diduga melakukan beberapa dugaan pelanggaran berat selama bekerja di KPK.
  2. Calon yang diduga pernah menghambat kinerja KPK.
  3. Calon yang tidak mengurus atau tidak patuh dalam pelaporan harta kekayaan.

Dari pantaun awak media turut hadir dalam aksi tersebut Presenter yang juga aktivis Anti Korupsi yang pada 2017 lalu pernah dinobatkan ICW menjadi Tokoh Publik Antikorupsi Najwa Shihab, Aktivis anti korupsi yang juga Advokat Saor Siagian, SH, MH.

Turut hadir juga dalam aksi tersebut wapres Lembaga KPK yang juga ketua Umum KORPS Nusantara A. Ananias Atyboy SH.

Ditemui Awak media Corpsnews.com di sekretariatnya di Menteng Jakarta Pusat terkait aksi bersama Koalisi Pejuang Keadilan (KPK) dan Wadah Pegawai (WP) KPK tersebut, Boy Sapaan akrab wapres lembaga KPK mengungkapkan bahwa keduanya sama-sama memiliki semangat Pemberantasan Korupsi yang sama.

“Baik aksi massa Koalisi Pejuang Keadilan (KPK) maupun Wadah Pegawai (WP) KPK, keduanya memiliki semangat yang sama terhadap pemberantasan korupsi dan bersama menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap menjadi garda terdepan memberantas Korupsi.”Ujar Boy mengungkapkan.

Diketahui Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan rangkaian tes wawancara dan uji publik. Dari 20 nama capim KPK, akan disaring menjadi 10 orang untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (2/9/2019).

Editor : Iwa Kustiwa
NKRIPOST.COM

Publikasi : 30 Agustus 2019 by admin

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami