Akademisi Hukum Minta Golkar NTT Bersikap Soal ADPRD Malaka Pelaku Pengeroyokan Wartawan gardamalaka.com

Nkripost, Malaka- Akademisi Hukum Universitas Widya Mandira (UNWIRA) Kupang, Michael Feka bersuara terkait tindakan kekerasaan yang dilakukan oleh oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau ADPRD kabupaten Malaka, NTT asal partai Golkar terhadap wartawan di Desa Hatimuk, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka.

Michael Feka saat di konfirmasi awak media Rabu (16/12/2020) siang, merilis, negara Indonesia adalah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Menurutnya, sebab hukum tanpa demokrasi akan sangat otoriter dan demokrasi tanpa hukum akan sangat liar. Dalam demokrasi, kata Michael, media merupakan salah satu pilar penting dalam membangun negara hukum yang demokratis.

Semestinya, jelas Michael, kalau ada yang terganggu atau tidak puas dengan pemberitaan media seyogyanya menggunakan hak jawab, bukan melakukan tindakan kriminal kepada wartawan. Michael mengatakan, tugas pokok wartawan adalah mewartakan fakta yang sesungguhnya dengan kata lain mewartakan kebenaran.

Jadi, lanjut Michael, apabila ada pihak yang merasa pemberitaan itu tidak benar maka ada ruang hak jawab. Michael juga mengapresiasi kepada Kapolda NTT Irjen Pol Latif yang menaruh perhatian khusus kepada kasus kekerasan terhadap wartawan di kabupaten Malaka.

“Saya apresiasi Kapolda yang menaruh atensi untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap wartawan tersebut. Media tidak boleh dibungkam dengan cara-cara yang tidak beradab dan melanggar norma hukum. Siapa pun pelakunya harus ditindak secara tegas agar ke depan ada pembelajaran bagi pelaku dan masyarakat,” jelas Michael.

Loading...

Michael, melanjutkan, ini merupakan tindakan tidak mendidik apalagi seorang anggota dewan atau wakil rakyat. Seharusnya, kata dia, seorang wakil rakyat memberi teladan kepada rakyat bukan sebaliknya melakukan tindakan premanisme yang sama sekali tidak memberi teladan yang baik kepada masyarakat.

Saya minta kepada penyidik untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini demi tegaknya hukum dan keadilan di republik ini. Seharus pelaku sudah berstatus tersangka harus di tahan bukan di biarkan berkeliaran,” tegas Michael.

Bahkan, menurut dosen hukum ini, Polres Malaka tidak mampu mengungkap kasus dan tebang pilih dalam penanganan kasus di wilayah perbatasan.Michael minta pimpinan partai Golkar ambil sikap terkait tindakan brutal oknum DPRD partai Golkar itu.

Loading...

Ini tindakan yang seharusnya tidak di biarkan baik dari pimpinan partai politik maupun aparat penegak hukum,” ucap Michael.

Secara terpisah, Ketua Badan Pemenang Pemilu atau Bappilu partai Golkal NTT, Frans Sarong, saat di hubungi wartawan via seluler, Kamis (17/12/2020), mengatakan, dirinya belum mengetahui persis soal keterlibatan anggota partai politik Golkar atas pengeroyokan wartawan di Hatimuk.

Menurut Sarong, serahkan saja kepada polisi untuk bekerja profesional, kalau memang sudah di tetapkan sebagai tersangka dan masih ada pembiaran itu urusan kepolisian.

Sarong juga mengatakan, partai akan bersikap, karena berorganisasi politik bukan untuk lakukan tindakan kekerasan. (tim/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *