Ada Apa Di Balik Kosongnya Wakil Bupati Jepara Sisa Masa Bhakti 2017 – 2022

Rapat Paripurna DPRD Jepara

Nkripost, Jepara – Sejak 2 Juni 2020, setelah secara difinitif Bupati Andi Kristiandi, S.sos. di lantik sebagai Bupati Jepara dalam sisa masa jabatan Bupati Jepara periode 2017-2020, hingga kini keriduan masyarakat akan sosok seorang wakil bupati masih terus menjadi sekedar harapan kosong.

Melihat dinamika yang terus berkembang, Bupati Jepara masih belum di dampingi oleh seorang wakil Bupati, 2 /9/2020 awak media bertatap muka ke DPRD kabupaten Jepara,

DPRD Kabupaten Jepara berwenang mengusulkan pengangkatan melalui Menteri, untuk jabatan Wakil Bupati Jepara mendapatkan pengesahan pengangkatan oleh Gubernur Jawa Tengah, setelah melalui proses Rapat Paripurna.

Mengacu pada UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 26 Wakil Bupati posisi nya sangat urgent, ini harus menjadi perhatian Bupati Jepara dan DPRD Kabupaten Jepara, dalam sisa masa jabatan Bupati yang lebih dari 20 bulan, agar di percepat dan di proses segera dalam Rapat Paripurna

Penetapan Wakil Bupati Jepara.
Walau untuk mendukung dalam hal pengisian posisi wakil Bupati yang kosong, berlandaskan PP No. 12/2018 12 April 2018 dalam hal terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.

Pada kesempatan bertemu DPRR tersebut di sampaikan Wewenang yang di berikan DPRD, dalam hal pengangkatan Wakil kepala daerah dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut peraturan perundang-undangan, jangan timbul prasangka dan indikasi bola liar sekaligus isu hangat, bahwa DPRD tidak segera menggunakan HAK nya, namun malah muncul dugaan menjadikan sebagai komoditas politik untuk tarik ulur dan tawar menawar dengan BALON (Bakal Calon) yang berminat untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut dengan mahar politik, akibatnya Marwah DPRD terkesan tergadaikan sehingga DPRD jangan sampai dalam hal ini memperlambat proses penjaringan Bakal Calon, namun segera mempercepat,

Loading...

Akibat dari belum di tetapkan pendamping bupati tersebut akan dinilai warga masyarakat yang kritis, bahwa pihak eksekutif dan legislatif tidak bekerja maksimal, agar tidak terjadi Multi tafsir dan preseden buruk dalam hal pengisian wakil bupati Jepara sisa masa bakti 2017-2022.

Sehingga proses pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang dipilih dari jalur perseorangan tidak dibedakan antara calon dari partai politik dengan calon dari perseorangan, karena di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tidak disebutkan harus diisi dengan calon dari perseorangan kembali. Sehingga kesempatan terbuka luas bagi seluruh Warga Negara Indonesia baik dari kalangan partai politik maupun dari kalangan perseorangan. Kedua-duanya mempunyai kesempatan yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan kata lain, setiap orang yang memenuhi persyaratan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dapat diajukan/diusulkan sebagai pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik melalui jalur partai politik maupun jalur perseorangan

Di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tidak disebutkan harus diisi dengan calon dari perseorangan kembali. Sehingga kesempatan terbuka luas bagi seluruh Warga Negara Indonesia baik dari kalangan partai politik maupun dari kalangan perseorangan. Kedua-duanya mempunyai kesempatan yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan kata lain, setiap orang yang memenuhi persyaratan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dapat diajukan/diusulkan sebagai pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik melalui jalur partai politik maupun jalur perseorangan.

Loading...

NKRI post ( EKO H/ PURNOMO )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *