Alasan Penutupan 84 Kampus Swasta di Indonesia: Daftar Lengkapnya
16 Agustus 2024NKRIPOST.COM – BAN PT menyampaikan bahwa sebanyak 84 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berpotensi kehilangan izin operasional mereka karena tidak memenuhi kewajiban untuk mengurus akreditasi.
Perguruan tinggi swasta yang terancam penutupan ini tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia, dan langkah tegas ini diambil sebagai upaya untuk memastikan kualitas pendidikan yang sesuai dengan standar nasional.
Baca Juga: Ojek Online Baru Meluncur di Indonesia, Dapatkan Tarif Murah Sekarang!
Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), Prof Ari Purbayanto mengungkapkan paling banyak di daerah Jawa Barat dan Jakarta.
“Justru yang banyak di Jawa Barat, Jakarta, Sumatera ada satu. Nanti kalau dicabut izinnya Pemerintah akan memfasilitasi mahasiswanya dipindahkan ke perguruan tinggi lainnya,” kata Ari usai acara kickoff strategi leapfrogging dalam peningkatan mutu dan relevansi PTS berbasis join resources PTS DIY di Bantul, DIY.
Selain itu Ari juga memastikan tidak ada yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Ari menyebut saat ini tercatat 252 perguruan tinggi yang belum melakukan proses pengajuan akreditasi.
Namun, berdasarkan data, ada 155 perguruan tinggi yang akan mengikuti akselerasi akreditasi pada 12-13 Agustus di Jakarta.
“Jadi memang masih ada sekitar maksimal 100, tapi kalau di data LLDIKTI bersama kita mengidentifikasi 84 (PTS) bakalan dicabut izinnya karena tidak jelas pengelola sudah tidak ada, dosennya juga, itu yang benar-benar sulit melanjutkan,” ujar Ari.
Baca Juga: BI Buka Lowongan Kerja, Batas Pendaftaran 17 Agustus 2024, Ini Rincian Posisinya
Kata LLDIKTI
Dalam kesempatan yang sama, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wilayah V menyebut hanya ada 7 perguruan tinggi swasta (PTS) yang berstatus unggul.
“Kita tahu PTS kita dari 100 PTS hanya 7 yang unggul. Kemudian dari 100 PTS itu kita ada 740 program studi dan yang unggul hanya 131 program studi,” kata Kepala LLDIKTI Wilayah V, Prof Setyabudi Indartono.
“Artinya PR kita cukup banyak untuk meningkatkan kualitas dan relevansi PT kita,” lanjutnya.
Di sisi lain, Setyabudi mengungkapkan jika Wilayah V memiliki potensi yang luar biasa.
Baca Juga: PLN Umumkan Syarat dan Harga Pasang Baru dan Tambah Daya Terbaru
Di mana ada 7.999 dosen di wilayah V, dan dari jumlah itu 209 adalah Guru Besar, 790 sudah Lektor Kepala dan sekitar 1.900 itu sudah doktor.
“Harapannya dengan strategi leapfrogging ini bisa memfasilitasi PTS yang 100 itu bisa lebih baik ke depan, paling tidak prodi-prodi kita akan bisa bertambah banyak yang terakreditasi unggul,” ucapnya.
Baca Juga: PT Freeport Kembali Buka Lowongan Kerja, Pendaftaran Hingga 16 Agustus 2024, Cek Posisinya!
Kelas jauh atau yg di kenal dengan kelas filial di Papua, timika, Merauke, Manokwari itu juga harus cabut ijinnya atau di kasih kesempatan utk akreditasi terutama Universitas Induknya…ada kelas filial yg TDK ada lokasi kampusnya dan numpang di SMA, dosen TDK memberikan kuliah, uang pungutannya tetap ditarik, direkturnya rangkap jabatan di struktural pemerintahan…apalagi direkturnya kena kasus TDK ada pergantian direktur…uncen harus di awasi… bertanggungjawab…membuka kelas jauh TDK pernah turun penuhi persyaratan pendirian kelas jauh….kuliah TDK jelas tapi setiap tahun memproduk Mahasiswa lulusan kelas jauh dengan kualitas dosen yg TDK jelas…