Soal Kerusuhan Papua, Presiden Jokowi Diminta Harus Bertanggung Jawab

BAGIKAN :

MAKASSAR – Problem Hak Asasi Manusia (HAM) kembali menjadi perbincangan hangat dikalangan pemuda dan Aktivis. Salah satunya, masalah kerusuhan yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Perbincangan itu diwadahi oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Alauddin Makassar, dengan menggelar Dialog Publik.

Tema yang diangkat “Ada Apa Dengan Papua? Siapa yang Harus Bertanggung Jawab” berlangsung di Aula LT FTK UIN Alauddin Makassar, Jumat (06/9/2019).

Pemateri dialog kali ini adalah Dr. Firdaus, MA yang juga merupakan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.

Dr. Fridaus membongkar permasalahan yang ada di Papua. Menurutnya permasalahan ini adalah bagian dari konspirasi dan pelakunya adalah elit penguasa.

“Bisa saja kasus yang terjadi di Papua adalah hasil konspiratif dan remote controlnya terdapat di Jakarta”, ujar Firdaus Sapaan Akrab dari Dekan Fakultas dakwah itu.

Sementara itu, Aktifis Sosial, Abdul Azis Shaleh memulai pembicaraannya dengan melontarkan pertanyaan kepada peserta dialog “Siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kasus kerusuhan di Papua?”, tanyanya.

Mendengar pertanyaaan Abdul Aziz, salah satu peserta, Fitri menjawab pertanyaan Abdul Azis Sholeh “yang paling bertanggung jawab atas kasus Papua adalah Presiden”, jawabnya dengan penuh semangat.

Abdul Azis membenarkan jawaban dari Fitri tersebut namun dengan redaksi yang sedikit berbeda.

“Yang paling bertanggung jawab terhadap kasus Papua adalah Negara. Karena negara adalah penjaga keamanan sekaligus pembuat aturan. Negara adalah obligation of state”, jelas Mantan pengurus Badko HMI Sulselbar ini.

Azin pun menegaskan, pemerintah seharusnya menjadi pelindung dan memenuhi hak-hak dasar wargarnya. Sebab, kualitas SDA tidak seimbang kebutuhan kesehatan dan pendidikan tidak merata.

“Semua itu juga yang menjadi pemicu hancurnya persatuan dan kesatuan bangsabangsa”, pungkasnya.

Di tempat yang sama, Ketua HMI Tarbiyah dan Keguruan, Al Fachmi Machmud merasa tidak puas dengan jawaban yang dilontarkan oleh pemateri dialog.

Ia menilai, seharusnya yang menjadi dalang dibalik kerusan Papua itu ditangkap dan adili.

“Dan yang paling bertanggung jawab pula dalam kerusahan ini adalah Benny Wenda yang telah memutar balikkan Papua di dunia internasional. Maka Presiden, Pak Jokowi harus mampu menangkapnya, karena membawa isu ini ke kanca international dan mengorbang puluhan juta ummat manusia”, tegasnya.

Kemudian, lajut Fachmi, juga dari kelompok separatis yakni Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi provoganda dibalik kerusahan itu.

Dialog ini ini hadir Dekan FTK Dr. H. Marjuni, M.Pd.I, sekaligus membuka acara tersebut secara resmi. Dan dihadiri sekitar 60 peserta. Mayoritas diantaranya adalah mahasiswa baru.(***)

Publikasi : 6 September 2019 by admin

BAGIKAN :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat
Untuk Informasi Silahkan Hubungi Kami
Untuk Informasi Seputar NKRIpost Bisa Hubungi Kami