Pemilik Kendaraan, Siap-siap! 2 Pajak Kendaraan Ini Akan Diterapkan 5 Januari 2025, Simak Manfaatnya

NKRIPOST.COM – Pemerintah RI akan mulai memberlakukan dua pajak tambahan baru pada 5 Januari 2025, yaitu opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik kendaraan bermotor (BBNKB).

Penambahan opsen pajak ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Opsi ini merupakan pungutan pajak tambahan yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu.

Terdapat tiga jenis opsen, salah satunya adalah opsen PKB dan opsen BBNKB.

Penerapan pajak tambahan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Pasa 83 ayat (1), tarif opsen PKB adalah sebesar 66 persen dari pajak terutang, sama halnya dengan tarif opsen BBNKB yang juga sebesar 66 persen pajak terutang.

Penutupan Rekening Desember 2024, Warga Indonesia Diharapkan Cek Namanya Sekarang, Ini Tak Main-main!

Alasan pemerintah terapkan opsen pajak kendaraan

Dilansir dari Modul PDRD: Opsen Pajak Dareah Kementerian Keuangan, salah satu tujuan opsen pajak adalah meningkatkan atau memperluas penerimaan bagian kabupaten/kota atas PKB dan BBNKB.

Sebab, skema bagi hasil dari provinsi secara periodik yang sebelumnya diterapkan, dinilai belum efektif akibat adanya keterlambatan penerimaan bagian kabupaten/kota.

Dengan penerapan opsen PKB dan BBNKB, pemerintah kabupaten/kota dapat menerima bagian lebih cepat.

Korlantas Polri Akan Terapkan Aturan Baru Tahun Depan, Berlaku untuk Pemotor di Seluruh Indonesia, Ini Keuntungannya!

Ketika wajib pajak melakukan pembayaran, bagian PKB dan BBNKB seketika dapat diterima secara paralel oleh pemerintah kabupaten/kota.

Alasan lain di balik penerapan opsen PKB dan BBNKB adalah:

• Memperkuat sumber penerimaan kabupaten/kota
• Memperbaiki postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan penurunan belanja mandatory bagi provinsi
• Meningkatkan sinergi pemungutan dan pengawasan pajak antara provinsi dan kabupaten/kota
• Meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemungutan PKB dan BBNKB.

Pengaruh opsen PKB dan BBNKB terhadap administrasi pajak

Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, penambahan opsen PKB dan BBNKB pada umumnya tidak menambah beban administrasi yang dibayar oleh wajib pajak karena tarif maksimal PKB dan BBNKB provinsi turun.

Diatur dalam UU HKPD, tarif maksimal PKB turun menjadi 1,2 persen dari yang sebelumnya 2 persen. Sementara, tarif maksimal BBNKB menjadi 12 persen dari 20 persen, kecuali bagi provinsi tertentu.

Tugas dan Cara Daftar Pendamping Lokal Desa 2025, Ini Rincian Gajinya

Berikut contoh simulasi penghitungan sebuah kendaraan bermotor memiliki nilai jual Rp 300 juta, dengan tarif PKB serta BBNKB sesuai peratuan daerah setempat masing-masing 1 persen dan 8 persen:

Opsen PKB

Pertama, hitung terlebih dulu PKB terutang.

PKB terutang: tarif pajak PKB provinsi x nilai jual kendaraan

1 persen x Rp 300.000.000 = Rp 3.000.000

Selanjutnya, kalikan tarif opsen PKB dengan PKB terutang.

Opsen PKB: tarif opsen PKB x PKB terutang

66 persen x Rp 3.000.000 = Rp 1.980.000

Jika dijumlahkan, administrasi pajak kendaraan yang harus dibayar yaitu Rp 3.000.000 + Rp 1.980.000 = Rp 4.980.000

Opsen BBNKB

Pertama, hitung terlebih dulu BBNKB terutang

BBNKB terutang: tarif pajak BBNKB provinsi x nilai jual kendaraan

8 persen x Rp 300.000.000 = Rp 24.000.000

Selanjutnya, kalikan tarif opsen BBNKB dengan BBNKB terutang.

Opsen BBNKB: tarif opsen BBNKB x BBNKB terutang

66 persen x Rp 24.000.000 = Rp 15.840.000

Jika dijumlahkan, administrasi pajak kendaraan yang harus dibayar yaitu Rp 24.000.000 + Rp 15.840.000 = Rp 39.840.000.

Pengumuman Bagi Pemilik KK se-Indonesia, Siapkan 5 Berkas Ini Jika Mau Pindah KK Antar Kecamatan dan Kabupaten-Kota, Simak Aturan Barunya!