NKRI POST.

Berita Seputar NKRI

15 Tahun Tinggal di Gubuk (Pitate ke’a) Kumuh, “Nurdin Punuh S,Ap”: Kemana Alokasi Dana Desa dan Alokasi Anggaran BSPS?

SHARE ya:
5 Views

Gorontalo Corps News – Ketika pemerintah pusat berjuang mengetaskan kemiskinan dengan berbagai macam program seperti Anggaran Dana Desa (ADD), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dsb, Namun masih ada anak Bangsa yang sangat memprihatinkan tempat tinggalnya, seakan terlupakan oleh pemerintah ketika menyalurkan program pemerintah, yang konon katanya telah tepat pada sasarannya.

Salah satu Penyuluh KKBK Nurdin Punuh S,AP. Mengungkapkan kesesedihannya saat menyaksikan salah satu rumah warga yang tidak layak huni lokasinya didesa Tapadaa kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo.” Selasa 13/08/2019″

Kata Nurdin Rumah warga desa tapadaa itu saat ini belum sama sekali mendapat sentuhan oleh pemerintah terkait padahal sebelumnya ada pihak pemerintah desa sudah berulangkali mengambil dokumentasi Photo tapi kenyataannya hanya sebatas Photo doank. Nurdin meminta ini harus di tindak lanjuti, diperbaiki agar rumah warga tersebut menjadi tempat tinggal yang layak huni menggunakan anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2019.

“Dengan adanya bantuan BSPS ini agar satu keluarga yang tidak mampu itu bisa membangun rumah yang layak huni,” kata nurdin saat diwawancarai langsung oleh Awak media NKRIPOST.

Nurdin menjelaskan, sudah hampir 15 tahun, satu keluarga itu tidak memiliki rumah layak huni. Selama ini mereka tinggal dalam gubuk (Pitate ke’a) kumuh yang tidak layak untuk ditinggali.

” Kiranya bantuan tersebut harus segera realisasikan dan tepat sasaran bukan hanya sekedar habis di photo jepret sana jepret sini, jadi kami meminta pemerintah terkait harus semaksimal mungkin untuk membangun rumah mereka itu tersebut. Kasihan jadinya,” katanya nurdin”

“Kami meminta pihak pemerintah terkait membantu perbaikan rumah warga – warga yang kurang mampu di daerah itu dan harus tepat sasaran,” katanya.

Ia menyatakan, warga yang kurang mampu itu mereka bekerja hanya sebagai buruh tani dan buruh serabutan tidak mungkin dapat memperbaiki tempat tinggalnya yang saat ini kondisinya sangat kumuh sekali.

Karena itu, kata dia, diharapkan bantuan perbaikan rumah dari pemerintah desa, kecamatan hingga Kabupaten terus digulirkan. Bantuan BSPS ini ada dua bentuk, yakni sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta. Semua anggaran dari Kementerian PUPR, baik reguler maupun backlog, yang Rp15 juta, istilahnya peningkatan kualitas, dan kalau yang Rp30 juta merupakan pembangunan baru,” katanya.

Ia menyatakan, kuota BSPS Tahun 2019 sekitar 2.000 unit dari program BSPS reguler dengan anggaran mencapai miliaran.

Ia juga menjelaskan, selama periode 2018-2019 kurang lebih 4. 7 unit rumah kumuh bisa dibangun dan menjadi rumah layak huni.

“Rencananya Tahun 2019 akan diajukan 200 rumah, namun apabila ditambah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa mencapai 2.000 lebih,” katanya.

Ia juga menjelaskan, petugas dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Boalemo memastikan penyaluran bantuan sesuai tepat sasaran.

“Fokus kami bagaimana mengentaskan rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Dari APBD murni maupun bantuan dari pemerintah pusat, diantaranya BSPS,” katanya.

Ia juga meminta pada masyarakat yang belum mendapatkan program BSPS untuk melaporkan, agar warga masyarakat yang layak mendapatkan bantuan untuk segera dimasukkan pada program tersebut.

Selain itu program ini juga akan terus berlanjut sampai semua rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni.

Kemudian di Tekankan Oleh Pengurus DPD Ketua 1 IPeKB bapak Afrilianto Hida S, Ei kiranya ini menjadi perhatian bersama. baik pemerintah Desa,Kab.dan provinsi upayakan mengentaskan persoalan persoalan rumah kumuh di daerah itu yang merupakan bagian dari pemberantasan kemiskinan.

“Kami fokus dalam pemberantasan kemiskinan, dan membantu membangun rumah warga yang kumuh menjadi layak huni merupakan bagian dari program itu,”

Ia juga menyatakan berbagai program untuk menekan angka kemiskinan terus dilakukan baik itu sarana prasarana kesehatan, peningkatan produksi pertanian, membangun jalan, membangun rumah yang tidak layak huni ,” katanya”.

Kemudian, kata dia, bantuan BSPS sebanyak 2.278 unit, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1.007 unit, peningkatan angka harapan hidup bertambah satu digit menjadi 63,82 dan angka harapan hidup terus meningkat

Berdasarkan data dari tahun 2014 kurang lebih sekitar 3,4 juta rumah yang belum layak huni, termasuk di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Jikalau masih ada rumah yang tidak layak huni, kalau tanahnya punya sendiri silahkan ajukan, nanti dibantu dengan program BSPS,” katanya.

Ia juga menyatakan, dengan bantuan melalui BSPS memang tidak cukup untuk membangun rumah, namun karena ini swadaya jadi saling membantu supaya rumahnya menjadi sehat,” ujarnya.

Di Indonesia peruntukan bantuan BSPS telah membantu perbaikan rumah sekitar100 unit. Bantuan swadaya ini, sangat membantu masyatakat.

“Pengalaman keliling Indonesia saya kira masyarakat sangat mengharapkan bantuan ini. Inilah upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat mendapatkan rumah layak huni yang bisa di huni. Kalau tidak, bantuan dari pihak lain tidak kan mungkin olehnya itu di minta kepada pemerintah terkait harus segera di maksimalkan dan benar benar mendapat perhatian khusus ,” tutupnya . (Selasa 13 Agustus 2019**)

Editor : Zulkarnain
COPYRIGHT @2019 NKRIPOST.com
Jakarta – Gorontalo

SHARE ya:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!